1 day ago
6
FOTO : Koorlap aksi penolakan program transmigrasi di Kalbar, Hendrikus Susilo, saat berorasi dengan latar belakang massa yang memegang spanduk [ ist ]
redaksi – radarkalbar.com
SANGGAU – Suara penolakan terhadap program transmigrasi telah menggema dari berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Kali ini, dari masyarakat adat Dayak di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, dengan menggelar aksi damai di Simpang Empat Pasar Bodok, Rabu (16/7/2025).
Mereka menyatakan sikap tegas menolak rencana pemerintah terkait transmigrasi ke wilayah Kaliamantan Barat.
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, massa membawa spanduk dan orasi yang menegaskan keresahan mereka terhadap potensi dampak negatif program tersebut terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Menurut mereka, skema pemindahan penduduk ke Kalimantan berisiko mengganggu keseimbangan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat asli yang telah menghuni kawasan itu selama turun-temurun.
Koordinator aksi, Hendrikus Susilo Hermanto, menyatakan penolakan ini bukan sekadar reaksi emosional, tetapi lahir dari pengalaman panjang marginalisasi dan eksploitasi.
Ia menyebut program transmigrasi berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan mengancam eksistensi hak ulayat yang belum sepenuhnya diakui negara.
“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak pendekatan pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat,” tegas Hendrikus dalam orasinya.
Ia juga mengkritisi lemahnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan program pemerintah, termasuk dalam proyek-proyek besar yang masuk ke Kalimantan.
Menurutnya, pembangunan sering kali berlangsung sepihak tanpa konsultasi memadai dengan komunitas terdampak.
Dalam tuntutannya, aliansi masyarakat adat meminta pemerintah untuk menghentikan sementara segala bentuk program transmigrasi ke wilayah adat tanpa persetujuan komunitas lokal, menjamin perlindungan hak ulayat dan legalisasi wilayah adat secara sah.
Lantas, mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan secara adil dan setara.
Aksi ini juga menyoroti minimnya representasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan.
Hendrikus menilai suara masyarakat adat sering kali tak sampai ke tingkat pembuat keputusan di pusat, bahkan ketika menyangkut kehidupan mereka secara langsung.
“Kami kecewa dengan para wakil rakyat yang seharusnya membela kami. Kami tidak anti terhadap suku lain, tetapi kami menuntut keadilan dan perlindungan yang setara,” katanya lagi.
Ia juga memperingatkan apabila aspirasi mereka diabaikan, aksi serupa dengan skala yang lebih besar akan kembali digelar sebagai bentuk perlawanan damai.
Penolakan dari masyarakat adat ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan daerah agar setiap program pembangunan.
Utamanya, yang menyentuh wilayah adat, tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga etis dan sosiokultural.
Kalimantan, sambung dia, bukan tanah kosong, melainkan rumah bagi komunitas yang telah lama hidup selaras dengan alam dan budayanya.
Massa ini membentangkan spanduk, bertuliskan narasi penolakan. Usai melaksanakan aksi dan berorasi, mereka membubarkan diri dengn tertib.
Editor/publisher : admin radarkalbar.com
