7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dalam rangka mendorong transformasi pengembangan ekonomi digital Indonesia. Kali ini, BI bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, ekonomi keuangan digital di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Kini, volume transaksi dari ekonomi keuangan digital mencapai 37 miliar transaksi per tahun. Dia pun memperkirakan transaksi tersebut bisa meningkat 4 kali lipat menjadi 147,3 miliar transaksi.
"Nilainya tinggal dikalikan 4 kali lipat, yang tadi Rp 520 ribu triliun kalikan 4 kali. Transaksi sistem pembayaran digital yang sekarang 13 ribu transaksi akan naik sekitar menjadi 48,6 miliar transaksi," ujar dia dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (30/10/2025).
Berkaca dari capaian tersebut, Perry mengklaim Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital dan sistem pembayaran digital tercepat di dunia.
Bahkan, dalam lima tahun mendatang, Indonesia dapat menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi dan sistem pembayaran digital terbaik di dunia. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa era digital tetap membawa risiko yang perlu diwaspadai seluruh masyarakat. Risiko yang dimaksud adalah serangan siber hingga transaksi ilegal.
"Mari kita bersinergi memajukan ekonomi keuangan digital, sistem bayaran keuangan dan semuanya untuk rakyat. Tapi juga kita melindungi rakyat dari keamanan siber dari pelindungan konsumen," terang dia.
Untuk pendukung salah satu pilar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu digitalisasi ekonomi keuangan, BI juga telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Blueprint ini menjadi kelanjutan atas keberhasilan BI dalam lima tahun terakhir dalam mendigitalisasi sistem pembayaran, memperkuat infrastruktur keuangan digital, hingga meningkatkan inklusi keuangan di dalam negeri.
Sebagai bagian dari BSPI 2030, BI juga memiliki lima inisiatif 4I-IRD yang terdiri dari Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital. Dalam hal ini, BI berupaya memperkuat infrastruktur pembayaran digital, memperkuat industri yang terlibat dalam sistem pembayaran nasional, mendorong inovasi pengembangan produk atau layanan digital di sektor keuangan, menjalin kolaborasi internasional terkait sistem pembayaran digital, serta pengembangan rupiah digital.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, melainkan berupa upaya inovasi dalam menghadirkan akses keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan aman. Alhasil, kepercayaan publik akan semakin meningkat. OJK pun terus memperkuat fondasi pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi, memperluas akses pembiayaan digital, serta memastikan inovasi dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan konsumen dan peningkatan integritas sistem keuangan.
"Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L), dan seluruh pemangku kepentingan, kami komitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif dan inklusif, tidak hanya mendorong pertumbuhan tapi juga memastikan bahwa semua transformasi ini memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat," terang dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Terlebih lagi, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat signifikan hingga lebih dari sembilan kali lipat pada tahun 2045, dengan porsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 15,5% hingga 19,6%. Proyeksi ini didorong oleh berbagai kebijakan dan program strategis yang disusun pemerintah secara terarah dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, pemerintah memiliki tiga strategi utama guna memperkuat transformasi ekonomi nasional. Di antaranya adalah memperkuat infrastruktur sebagai tulang punggung pertumbuhan, meningkatkan literasi digital dan keuangan agar masyarakat lebih kompetitif, serta membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan keamanan siber yang kuat.
Terkait upaya transformasi digital, Indonesia sudah memiliki sistem pembayaran digital melalui QRIS yang telah menjangkau hampir 60 juta pengguna. QRIS mampu menghadirkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan bagi para penggunanya. Sekitar 93% dari pengguna QRIS merupakan UMKM yang mencerminkan bahwa digitalisasi keuangan telah tumbuh secara organik dari masyarakat.
Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Arya Rangga Yogasati menuturkan, terdapat pembaruan atau inovasi pada QRIS berupa fitur QRIS Tap (in/out) untuk sektor transportasi. Bersamaan dengan itu, diluncurkan juga inisiatif sandbox untuk QRIS antar negara Indonesia dengan Korea Selatan.
"Sekarang kita fast forward ke tahun 2025, kita sudah punya fitur-fitur baik itu customer presented mode, kita punya QRIS Tuntas untuk tarik tunai transfer dan store, lalu juga kita punya QRIS antar negara, dan yang terakhir juga kita punya QRIS Tap," ujar dia.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Hadiri Rapat OECD, Airlangga Pamer Potensi Besar Ekonomi RI
