10 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia hingga kini rupanya belum memiliki cadangan penyangga energi atau Strategic Petroleum Reserve (SPR) seperti yang dimiliki banyak negara maju. Hal ini disebabkan salah satunya karena besarnya biaya yang harus disiapkan pemerintah untuk membangun fasilitas tersebut.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan pembangunan cadangan energi strategis membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah.
Sebagai contoh, untuk menyediakan stok BBM selama satu hari saja, diperlukan anggaran sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun. Adapun, jika Indonesia ingin memiliki cadangan energi selama 30 hari, maka dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp60 triliun hingga Rp90 triliun.
"Sekarang kita kan punya 20-25 hari itu pun stok yang bukan dimiliki negara tapi stok operasional badan usaha yang inventori belum terjual dan ini bagi badan usaha kan sebelumnya berat kalau harus membiarkan uangnya ngendap di situ dalam jangka waktu yang cukup panjang," kata Komaidi kepada CNBC Indonesia dikutip Jumat (6/3/2026).
Di samping itu, pembangunan cadangan energi strategis juga tidak hanya soal anggaran, tetapi turut melibatkan berbagai aspek lain seperti kesiapan infrastruktur penyimpanan dan kapasitas fiskal negara.
"Terus kemudian infrastrukturnya siap atau tidak nah ini kan ideal ideal di dalam konteks ini antara 1 negara dengan negara yang lain belum tentu sama," kata Komaidi.
Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai Indonesia berpotensi menghadapi krisis energi. Terutama jika terjadi konflik global atau bahkan perang dunia.
Menurut dia, hal ini terjadi lantaran ketahanan energi nasional yang masih rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor minyak. Sehingga ketika terjadi gangguan pasokan global, dampaknya dapat langsung terasa pada ketersediaan BBM di dalam negeri.
"Cadangan energi Indonesia rentan. Itu kenapa krisis minyak bisa picu stok BBM langka," kata Bhima kepada CNBC Indonesia.
Meski demikian, Bhima menilai solusi dengan meningkatkan cadangan energi hingga tiga bulan bukanlah jawaban untuk memperkuat ketahanan energi. Pasalnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak.
"Akar masalahnya kan kita impor minyak dan rentan fluktuasi harga. Opsinya justru percepatan elektrifikasi di sistem transportasi dan transisi energi," kata Bhima.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
