2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi peternak unggas nasional tidak dalam keadaan baik-baik saja. Harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak terus bergerak di bawah acuan pemerintah, sementara biaya produksi justru mengalami kenaikan akibat mahalnya bahan baku pakan dan tingginya beban biaya di sektor hulu.
Untuk ayam pedaging atau livebird, Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah saat ini berada di level Rp25.000 per kilogram. Namun di lapangan, harga ayam hidup di tingkat peternak masih berkisar Rp16.000-Rp18.000 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi (HPP) ayam pedaging kini sudah mencapai sekitar Rp20.000-Rp21.000 per kilogram.
Sementara itu untuk telur ayam ras, HAP ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram. Namun harga jual di tingkat peternak saat ini hanya berada di kisaran Rp22.000 per kilogram. Di sisi lain, HPP telur ayam telah menyentuh sekitar Rp21.000-Rp22.000 per kilogram tergantung skala usaha peternak.
Kondisi tersebut membuat margin usaha peternak semakin tipis bahkan banyak yang merugi. Dalam beberapa waktu terakhir, aksi membagikan hingga membuang telur sempat ramai dilakukan sejumlah peternak sebagai bentuk protes atas anjloknya harga di kandang.
Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan aksi tersebut sebenarnya lebih ditujukan agar persoalan peternak mendapat perhatian publik dan pemerintah.
"Sudah, sudah beberapa kali kejadian gitu. Sebenarnya bukan buang-buang telur sih, mereka lebih senang sebenarnya pengen membagikan. Jadi buang-buang telur itu ya supaya kalau nggak gitu kan nggak rame," ujar Alvino dalam AGRIMAT di NICE PIK 2, Jumat (8/5/2026).
Foto: Peternak memanen telur di salah satu peternakan ayam petelur di Gunung Sindur, Jawa Barat, Rabu (24//5). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menurutnya, telur yang dibuang hanya sebagian kecil. Mayoritas tetap dibagikan kepada masyarakat agar tidak terbuang percuma.
"Tapi sebenarnya mereka sudah membagikan kok, mereka membagikan. Yang dibuang-buang itu hanya sedikit karena mereka sadar kan daripada dibuang kan banyak orang yang membutuhkan," katanya.
Di tengah tekanan yang terus berlangsung, isu mengenai mogok produksi peternak mulai muncul. Meski demikian, Alvino berharap langkah tersebut tidak sampai terjadi karena dapat berdampak langsung terhadap pasokan pangan dan harga di masyarakat.
"Kalau untuk mogok sih semoga jangan ya. Karena kalau sampai peternak mogok kan kasihan juga konsumen nanti semua repot jadinya," ujar Alvino.
Ia mengatakan peternak saat ini masih berharap pemerintah menghadirkan solusi permanen untuk menjaga keseimbangan harga dan keberlangsungan usaha peternak rakyat. Sebab, kenaikan biaya produksi terus terjadi seiring mahalnya bahan baku pakan yang sebagian masih dipengaruhi pergerakan dolar AS.
"Hari ini kan harga bahan baku pakan ternak itu naik semua. Jadi otomatis HPP peternak naik kan seperti itu," katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah dan Kendal, Suwardi. Ia menilai persoalan industri peternakan nasional tidak hanya soal harga jual yang rendah, tetapi juga akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku serta banyaknya pungutan dalam rantai produksi pangan.
Menurut Suwardi, kebijakan distribusi bahan baku tertentu justru ikut memicu kenaikan harga pakan hingga sekitar 20%, yang akhirnya langsung membebani peternak.
"Jangan sampai pemerintah membuat produk hukum contohnya pengalihan BKK (Bursa Kerja Khusus) dari swasta ke Berdikari mengakibatkan hari ini kondisinya harga pakan naik 20%. Apakah ini adil dan bijak untuk kita?" ujarnya.
Suwardi menilai harga telur maupun ayam sebenarnya masih bisa ditekan apabila tata kelola sektor hulu diperbaiki dan harga bahan baku utama dapat dikendalikan pemerintah. Jagung, bungkil kedelai, dan dedak disebut menjadi komponen terbesar dalam pembentukan biaya produksi peternak.
"Kalau kita mau harga telur Rp25.000 bisa tidak? Bisa. Yang penting di hulu ditata dengan adil dan bijaksana," ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah konsisten menjalankan aturan pembagian porsi budidaya antara integrator besar dan peternak rakyat agar usaha peternak mandiri tetap memiliki ruang bertahan di tengah tekanan industri.
"Kalau kita mau sadar pangan yang kuat menjadi negara yang berdaulat, tolong isi perut jangan dibelenggu dengan pajak-pajak," tutur Suwardi.
(fys/wur)
Add
as a preferred
source on Google
