7 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meminta anggaran kementeriannya ditambah sebesar Rp 100,6 miliar pada tahun 2026 mendatang. Hal ini ia ungkapkan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (7/7/2025).
Yusril menjelaskan pada tahun ini telah mendapatkan anggaran Rp 209,21 miliar setelah melalui proses penambahan maupun penghematan anggaran. Kemudian pada tahun 2026 ini kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 124,633 miliar.
"Yang berarti sebenarnya terdapat penurunan dibandingkan dengan yang sudah disepakati tahun 2025 sebesar 40,4%," kata Yusril.
Sehingga pada rapat itu, Yusril kembali mengusulkan kembali untuk penambahan pagu anggaran sebesar Rp 100,6 miliar. Sehingga total anggaran diajukan untuk tahun 2026 mencapai Rp 225,24 miliar.
"Pada tahun 2026 ini kami kembali mengusulkan kepada saudara-saudara pimpinan agar belanja non operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambah sejumlah Rp 100.609.000.000 untuk menambah dari pagu anggaran sebesar Rp 124 miliar pada tahun 2026 ini," kata Yusril.
"Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan kiranya dapat disetujui oleh pimpinan penambahan anggaran yang kami perlukan sehingga mendekati yang kami usulkan pada tahun 2025 sebesar Rp 325 miliar," sambungnya.
Sebelumnya, Yusril menjelaskan awalnya kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar, sehingga pihaknya kesulitan untuk membayar gaji pegawai.
"Alokasi itu tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah Kementerian Koordinator untuk membayar gaji, keperluan kantor dan sebagainya," kata Yusril.
Kemudian, setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) terkait dengan efisiensi, anggarannya harus melakukan blokir anggaran. Sehingga anggaran yang tersisa hanya Rp 4,5 miliar.
Hingga pada akhirnya, Kementeriannya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 325 miliar di tahun 2025, dan disetujui pada awal April lalu menjadi Rp 200 miliar.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hasan Nasbi Soal Efisiensi APBN: Layanan Publik tidak Boleh Terdampak
