1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, termasuk jika perkara itu melibatkan orang yang berada di lingkaran terdekatnya.
Prabowo pun mengaku telah membuktikan komitmen itu dengan menyerahkan sejumlah orang dekat kepada aparat penegak hukum seperti mantan kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam kasus korupsi tata kelola prgoram Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama sejumlah wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026), yang disiarkan CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026).
"Saya kira saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (sebagai) kepala BGN, saya serahkan ke Kejaksaan," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu juga menyinggung sejumlah jenderal yang pernah dinaikkan pangkatnya olehnya. Jika terbukti melanggar, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan proses hukum.
Menurut Prabowo, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun hubungan pertemanan.
Kemudian, dia juga menyinggung pengelolaan Hotel Sultan. Prabowo mengatakan bahwa banyak pihak yang melakukan lobi terkait hal itu, termasuk tokoh yang disebut-dekat dengan Prabowo yaitu, Presiden Direktur PT Indobuildco Pontjo Sutowo. Dia merupakan pengelola awal hotel mewah di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta tersebut, sebelum adanya putusan hukum untuk pengambilalihan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
"Yang lobi ke saya banyak. Ya mungkin pak Ponco itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga, tapi saya enggak ada kawan, enggak ada ini, ini negara," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga ditanya mengenai dorongan penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Menurutnya, ini merupakan persoalan tersendiri karena itu putusan yang tidak bisa dikoreksi di kemudian hari.
"Mengenai hukuman mati, ini masalah ya, bukan soal koruptor ya, masalah siapa pun yang hukum mati, masalahnya kalau dilaksanakan enggak bisa diralat. Padahal kadang-kadang buktinya enggak cukup. Bahkan banyak yang dihukum mati itu enggak bersalah. Ada sekian persen, di Amerika, di mana kan terbukti. Sekarang ada DNA test dan sebagainya," kata Prabowo.
Untuk itu, menurut dia, yang terpenting adalah tindakan tugas, penguatan sistem, hingga upaya pengembalian kerugian negara. Prabowo mencontohkan jika ada korupsi dana bencana alam, maka harus dikenakan hukuman yang sangat berat karena masuk kategori kejahatan luar biasa.
Larangan Keluarga dan Kader Gerindra Cari Bisnis dan Perlindungan
Lebih lanjut, Prabowo juga bercerita mengenai kebijakannya ketika menjabat sebagai menteri pertahanan. Dia meminta agar keluarga dan orang dekatnya tidak mencari bisnis di lingkungan kementeriannya.
"Saya bilang 'Saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok. Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan.' Dan Anda bisa cek, begitu dilaporkan mereka ikut, saya coret semua!" kata Prabowo.
Prabowo mengaku banyak melakukan pencoretan pihak-pihak yang diketahui tetap mengikuti proyek di lingkungannya.
Kebijakan itu, juga dilanjutkan ketika dia menjadi presiden. Dia mengingatkan kader Partai Gerindra maupun orang dekatnya tidak menggunakan kekuasaan untuk melindungi pihak yang melakukan pelanggaran.
"Sama begitu saya jadi presiden, saya sudah bilang: 'Hati-hati. Saudara, Gerindra, jangan karena saya presiden, kalau kamu salah saya enggak bisa lindungi kamu.' Dan Anda bisa lihat, berapa bupati Gerindra yang ditangkap, berapa wali kota dan sebagainya. Kalau dia bersalah ada bukti, jangan ragu-ragu," katanya.
Cerita Kasus Asabri
Prabowo juga mengungkapkan pengalamannya saat menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) ketika menjadi Menteri Pertahanan. Ketika itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanyakan keterkaitan sejumlah jenderal pada kasus itu.
"Pak Jokowi bilang 'Bagaimana jenderal-jenderal itu?'," kata Prabowo.
Saat itu, Prabowo menjawab bahwa pangkat di militer tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana.
"Saya bilang 'Pak, kalau seorang jenderal mencuri dari rakyat atau mencuri dari anak buahnya sendiri, jangan anggap dia jenderal lagi!' Saya bikin surat ke Kejaksaan Agung, saya serahkan ke Kejaksaan Agung! Pemimpin harus kasih contoh gitu," katanya.
