4 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menetapkan batas maksimal kandungan nikotin dan tar pada rokok dinilai berpotensi memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pelaku industri mengingatkan kebijakan yang terlalu ketat justru dapat mendorong pergeseran konsumsi ke produk yang tidak terkontrol.
Mereka menilai pasar rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding negara lain sehingga perlu pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual.
Seperti diketahui pemerintah tengah mengkaji pengaturan batas maksimal nikotin dan tar dalam rokok. Dalam rancangan aturan tersebut, pemerintah menetapkan batas maksimum kadar nikotin 1 miligram (mg) dan tar 10 mg per batang rokok.
Aturan yang merupakan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 itu dinilai berpotensi mengguncang ekosistem industri tembakau nasional dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Benny Wachjudi mengatakan pembatasan kandungan nikotin dan tar yang terlalu rendah berpotensi membuat bahan baku lokal sulit terserap industri.
"Kalau nikotin ditetapkan sangat rendah, tembakau petani kita tidak akan terserap oleh industri. Akibatnya nanti tanaman itu tidak bisa dipakai," kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Foto: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal di salah satu gudang di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (CNBC Indonesia/Rayhan Daffa)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan pengiriman rokok ilegal di salah satu gudang di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (CNBC Indonesia/Rayhan Daffa)
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang tidak diinginkan oleh pemerintah.
"Kalau tembakau tidak terserap, petani tetap harus hidup. Bisa saja nanti dijual ke rokok ilegal karena yang ilegal tidak perlu mengikuti aturan," ujarnya.
Kebijakan yang terlalu menekan industri legal dapat menciptakan ruang bagi pelaku usaha ilegal untuk berkembang. Kondisi tersebut berbahaya karena produk ilegal tidak berada dalam pengawasan pemerintah.
"Yang legal dipersulit, sementara yang ilegal tidak mengikuti aturan apa pun. Itu yang kami khawatirkan," katanya.
Selain itu, rencana aturan mengenai bahan tambahan dalam rokok yang dinilai berpotensi berdampak luas terhadap berbagai jenis produk tembakau. Banyak produk rokok yang menggunakan bahan tambahan tertentu untuk menjaga karakter rasa.
"Kalau bahan tambahan seperti mentol dilarang, produsen rokok putih juga akan mengalami kesulitan," ujarnya.
Ia juga menyoroti rencana kebijakan kemasan seragam atau plain packaging yang dinilai dapat memicu pemalsuan produk.
"Kalau kemasan dibuat sama semua tanpa logo, justru lebih mudah dipalsukan dan sulit dibedakan antara produk asli dan palsu," kata Benny.
(fys/wur)
Add
as a preferred
source on Google
