6 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih bakal menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto siang ini, Senin (16/3/2026).
Dari informasi yang diterima CNBC Indonesia, rakortas yang akan digelar sekitar pukul 13.30 WIB itu menindaklanjuti pembicaraan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara Jumat pekan lalu, 13 Maret 2026 bersama Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu menteri ekonomi yang akan hadir dalam rakortas bersama Menko Airlangga itu ialah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat kabinet paripurna akhir pekan lalu itu, pembahasan yang dibicarakan antara Prabowo dan jajaran menterinya seputar dampak perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran ke ekonomi RI dan APBN 2026. Dibahas juga soal strategi menghadapi mudik Lebaran 2026.
Dalam rapat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ke Presiden Prabowo Subianto bila harga minyak dunia terus meroket melampaui asumsi dalam UU APBN 2026.
Airlangga mengatakan, harga minyak dunia berisiko menekan fiskal pemerintah, dipicu kondisi ketidakpastian geopolitik dunia, khususnya konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Konflik itu membuat terganggunya pasokan minyak di pasar global.
"Dengan Perppu ini pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," kata Airlangga saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.
Usulan Perppu itu Airlangga dasari dari berbagai skenario risiko yang telah dihitungnya. Skenario ini menghitung risiko efek konflik di Timur Tengah selama enam bulan hingga 10 bulan, dengan harga rata-rata minyak mentah dunia naik menjadi US$ 97 per barel dan US$ 115 per barel.
Selain harga minyak, skenario yang dihitung Airlangga turut mempertimbangkan nilai tukar (kurs) terhadap dolar AS, imbal hasil surat utang pemerintah, hingga pertumbuhan ekonomi yang bisa terganggu akibat konflik dan turut menekan defisit APBN 2026.
Berikut ini rincian skenarionya:
1. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 86/barel, kurs Rp 17.000 per US$, sementara di APBN asumsi kursnya Rp 16.500 per US$, kemudian dengan growth dipertahankan di 5,3%, surat berharga negara angkanya lebih tinggi 6,8%, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18%.
2. Skenario moderat kedua dengan harga ICP US$ 97 per barel, kurs Rp 17.300, growth 5,2%, SBN lebih tinggi lagi di 7,2%, maka defisit mencapai 3,53%.
3. Skenario terburuk pesimis, dengan harga ICP US$ 115 per barel, kurs Rp 17.500, growth 5,2% SBN 7,2% defisitnya 4,06%.
"Artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali memotong belanja, dan memotong pertumbuhan pak," kata Airlangga
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah kewenangan atributif Presiden, bukan mekanisme yang diajukan langsung oleh masyarakat atau DPR.
Adapun, syaratnya, kebutuhan mendesak, kekosongan hukum/UU tidak memadai, dan tidak bisa diatasi dengan UU normal. Meski Perppu ditetapkan Presiden, tetapi tetap harus disetujui DPR.
Jika disetujui DPR, maka Perppu akan ditetapkan menjadi UU dan jika ditolak, maka Perppu harus dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Jika Perppu sudah terbit, masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun, dalam lima tahun terakhir, Indonesia pernah merilis Perppu di era Presiden Jokowi, yakni Perppu Cipta Kerja (Perppu 2/2022) dan Perppu Penanganan Pandemi (Perppu 1/2020).
Airlangga saat itu pun menyatakan kepada Prabowo, bila pembahasan Perppu ini harus ditindaklanjuti dalam rakortas. "Nah ini beberapa skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas pak," tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah tidak perlu takut terhadap guncangan geopolitik yang mengancam ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan Purbaya dalam Sidang Paripurna Kabinet, Jumat (13/4/2026).
Menurut Purbaya, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Indonesia akan hancur jika harga minyak mulai menyentuh ke atas US$ 100 per barel.
"Banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan hancur morat-marit enggak jelas gitu. Padahal pengalaman kita selama ini enggak demikian. Ini gambar Coincident Economic Index yang biru adalah indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi sekarang. Yang hijau harga minyak brent," papar Purbaya.
Dari indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi terkini tersebut, Purbaya menuturkan ekonomi Indonesia bagus. Tidak ada kejatuhan atau resesi.
Pada 2007-2008, harga minyak brent naik ke level yang tinggi, hingga di atas US$ 220 per barel secara rerata per bulan. Namun, saat itu, ekonomi Indonesia baik-baik saja.
Ini karena kebijakan fiskal dan moneter saat itu pas. Alhasil, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Kondisi yang sama terjadi pada 2011. Saat itu, harga minyak melonjak hingga US$110-US$120 per barel. Sekali lagi, indeks tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih bagus.
"Yang biru masih naik terus Pak. Artinya kalau kita punya kebijakan yang pas, moneter maupun fiskal dan kebijakan Bapak nantinya, despite apa, walaupun global ekonomi harga minyak gonjang-ganjing, kita punya cara atau punya pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian," ujarnya.
Saat Covid pun demikian, harga minyak meningkat tajam. Namun, kebijakan pemerintah saat itu mampu mengendalikan dampak kenaikan harga BBM yang naik hingga di atas US$ 100 per barel.
"Yang jadi catatan ya ke depan untuk kita adalah kita harus adjust dengan kebijakan atau dengan harga minyak global, tapi kita mesti ceritakan ke masyarakat kita bahwa kita pasti berhasil mengendalikan itu karena pengalaman selama ini kita berhasil.," ujarnya.
"Jadi kita enggak usah takut Pak. Jadi yang analis-analis yang di TikTok, di YouTube yang bilang kita hancur, itu sama sekali enggak pernah ngelihat data Pak," tegas Purbaya.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
