4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan inti persoalan dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin membeberkan bahwa dalam penyelidikan, ditemukan fakta hukum berupa praktik kecurangan yang dilakukan oleh beberapa tersangka. Salah satu modusnya yakni pihak PT Pertamina Patra Niaga membeli BBM dengan kadar RON 92, namun yang diterima adalah BBM dengan kadar RON 88 atau 90.
"Ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90," katanya dalam Konferensi Pers, Kamis (6/3/2025).
BBM tersebut kemudian disimpan di depo PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan dilakukan proses blending sebelum dipasarkan. Di sisi lain, PT OTM sejatinya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan proses blending karena hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa praktik ini dilakukan oleh sebagian oknum tertentu yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sehingga tidak ada kaitannya dengan perusahaan migas pelat merah tersebut.
"Mohon ini dimengerti dan disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan situasi kondisi minyak Pertamina mengalami hal-hal yang tidak diinginkan," tambahnya.
Lebih lanjut, Burhanuddin membeberkan bahwa penyidikan kasus ini merupakan bagian dari kolaborasi Kejagung dengan Pertamina dalam rangka bersih-bersih untuk mendukung good governance di lingkungan BUMN.
Ia pun menegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Penanganan ini murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung astacita pemerintahan menuju Indonesia 2045.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya
Next Article Kejagung Wanti-Wanti Persoalan Hukum ke Pengusaha
