3 hours ago
4
Jakarta, CNCB Indonesia - Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengaku ada pihak yang sempat menawarkan untuk mengambil jatah hunian bagi masyarakat. Padahal pemerintah saat ini sedang membangun hunian sebanyak tiga juta rumah bersubsidi di seluruh Indonesia.
Hal itu diungkapkan Hashim saat peresmian peresmian pembangunan hunian vertikal di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026). Saat memberikan sambutan, dia mengingatkan, dalam pembangunan hunian bagi masyarakat, faktor kualitas harus diperhatikan.
"Jangan rakyat kita kecewa pak. Saya dengar dari Pak Ara Sirait (Menteri PKP Maruarar Sirait), perumahan rakyat itu diselewengkan," kata Hashim.
Dia mengaku, mendengar banyak praktik mark-up pada proyek perumahan pemerintah. Sehingga Hashim berpesan kepada menteri terkait agar aspek pengawasan juga wajib diperhatikan.
"Terus terang saja ada yang bilang ke saya. 'Aduh Pak Hashim, kita bisa untung loh di tempat-tempat strategis Pak Hashim. Bisa minta jatah seribu apartemen, lima ratus apartemen, nanti dijual kita bisa dapat keuntungan lima kali'. Ada yang ngomong begitu pak. Saya sudah bersaksi ya pak. Itu praktik tidak boleh terjadi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hashim juga mengimbau kepada perusahaan BUMN bahwa tanah yang dimiliki merupakan tanah milik rakyat, sehingga tidak boleh dijual dengan harga pasar.
"Tidak boleh. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan itu. Itu sudah petunjuk begitu. Karena terus terang ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan dengan nilai pasar dan sebagainya," kata Hashim.
Dia juga mengapresiasi Kementerian Pertahanan yang mengalokasikan 41 hektare tanah di Kampung Berlan, Kecamatan Matraman, Jakarta, untuk pembangunan hunian masyarakat. Selain itu juga ada langkah konkret dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Komunikasi dan Digital yang menghibahkan tanah 30 di Kemayoran dan 45 hektare di Depok.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
