4 weeks ago
11
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR-DPD selama 10 bulan terakhir, pemerintahannnya berupaya keras memerangi kemiskinan. Ini karena Prabowo bertekad untuk menekan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Prabowo menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dalam tempo singkat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifulah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya telah mencoret 2 juta.
Menurutnya, Kemensos melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dilakukan agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan tepat sasaran dan data kemiskinan terus diperbarui.
"Data menentukan sasaran, jangan sampai kita menyalurkan bansos kepada mereka yang tidak memenuhi syarat. Nah ini sedang kita konsolidasikan, setiap triwulan penyaluran selalu ada yang kita coret (angka kemiskinan)," ujar Gus Ipul saat ditemui setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Gabungan DPR-DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dirinya menjelaskan proses pemutakhiran data berjalan setiap hari dan setiap bulan, dengan hasil final yang dikompilasi setiap tiga bulan sebagai pedoman utama penyaluran.
"Nah DTSEN-nya terus dimutakhirkan, setiap hari, setiap bulan. Setiap 3 bulan sekali hasil pemutakhiran itu dijadikan perdoman untuk menyalurkan bansos," ujarnya.
Setiap triwulan, Kementerian Sosial melakukan pencoretan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria dan mengalihkan bantuan tersebut kepada penerima baru yang berhak. Mereka yang masuk daftar baru akan dibukakan rekening untuk menerima bansos.
"Nah bagi mereka yang tidak berhak tidak disalurkan lagi atau dicoret, sementara yang sasaran baru dibukakan rekening secara kolektif," ujarnya.
"Nah setiap 3 bulan itu terus. Pada triwulan kedua ada 2 juta lebih yang kita coret. Untuk triwulan ketiga sedang kita hitung," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gus Ipol Lapor ke Prabowo, Bansos Cair Rp 18 Triliun di Kuartal I-2025
