1 week ago
11
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengatakan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) menyebabkan daya saing Indonesia kalah dari negara lain. Karena itu, kata dia, TKDN sebaiknya diberlakukan fleksibel dan realistis.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun ikut buka suara. Sebab, rencana relaksasi TKDN ini terpantau telah memicu isu potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri nasional.
"Yang jelas harus dikaji dulu. Yang jelas roda ekonomi nggak cuma industri-industri besar yang tergantung pada TKDN, kita ingat ada UMKM itu menyerap tenaga kerja banyak, nggak semua industri itu tergantung atau tidak tergantung pada TKDN, masih banyak yang lain," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip Jumat (11/4/2025).
Namun Ia belum merinci kapan kajian itu akan selesai, namun perlu waktu mendalam untuk menyelesaikan kajian secara komprehensif, apalagi Prabowo baru menyebut penghapusan TKDN beberapa hari lalu. Tepatnya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Hingga kini, kata Indah, belum ada laporan dari pelaku usaha dalam menyikapi TKDN kepada Kemnaker, namun akan ada koordinasi dalam menyikapi berbagai isu ekonomi termasuk diantaranya kemungkinan membahas TKDN.
"Sampai saat ini belum, di WA grup LKS Tripnas juga belum. Insyaallah, pekan depan akan rapat-rapat koordinasi dengan LKS Tripnas," sebut Indah.
"Ngga spesifik TKDN, tapi menindaklanjuti langkah dan menyikapi dinamika ekonomi global, kan kebijakan Trump iya diomongin tapi ada hal lain yang perlu disikapi," lanjutnya.
Yang pasti pihaknya bakal tetap mengikuti arahan dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Arahan presiden akan kami cermati tindak lanjuti baik dalam bentuk kajian koordinasi dengan stakeholder," sebut Indah.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang selama ini keras memerintahkan industri di dalam negeri memenuhi ketentuan TKDN pun sudah buka suara mengenai perintah Prabowo itu.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji untuk merelaksasi ketentuan mengenai TKDN. Kata dia, relaksasi TKDN bakal menjadi cara untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS usai penerapan tarif resiprokal atas Indonesia sebesar 32%.
"Dan kita sudah menyiapkan beberapa usulan apakah nanti diterima pihak pemerintah AS atau tidak itu nanti hasilnya pembahasan. Ya apa kita nggak tahu dasar penghitungannya, negosiasi juga membahas dasar penghitungannya," kata Faisol.
"Yang pasti ada penyesuaian-penyesuaian," sebutnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Tak Mau Daya Saing Kalah, Prabowo Minta Aturan TKDN Fleksibel
Next Article Video: Pak Prabowo, Korban PHK Sudah Capai 64 Ribu Orang!
