2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang penutupan tahun, pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5-3,5%. Adapun, target ini tidaklah mudah di tengah tantangan ketidakpastian cuaca, ekonomi global dan periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hingga November 2025, inflasi tercatat sebesar 2,72% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran selama delapan bulan berturut-turut. Inflasi tetap dalam rentang sasaran selama delapan bulan berturut-turut.
Inflasi inti stabil pada 2,36% (yoy) seiring permintaan domestik yang tumbuh gradual dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali. Sejalan dengan itu, inflasi volatile food (VF) berada di 5,48% (yoy) dan administered price (AP) tercatat 1,58% (yoy) dengan kontribusi utama berasal dari penyesuaian tarif angkutan udara.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengingatkan agar di periode akhir tahun, stabilisasi harga dapat dijalankan secara cepat, tepat, dan terukur hingga tingkat daerah.
"Pemerintah meyakini bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, inflasi nasional tahun 2025 dan 2026 dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1%. Berkat perjuangan TPID juga, inflasi kita berada di rentang sasaran. Kita tetap butuh usaha ekstra agar inflasi kita terjaga di Desember 2025 dan volatile food dapat kita jaga di bawah 5%," ucap Ferry, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025, di Jakarta, dikutip Rabu (10/12/2025).
Selanjutnya, untuk menjamin stabilitas harga selama periode HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan meningkatkan langkah antisipatif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
Langkah tersebut yakni di antaranya memperkuat operasi pasar, gerakan pangan murah, dan SPHP, kemudian mengintensifkan pemantauan harga dan distribusi bersama Satgas Pangan, memastikan kecukupan stok komoditas pangan utama, menjamin kelancaran logistik dan kecukupan armada transportasi, serta memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
"Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas harga, Pemerintah terus mendorong berbagai program bantuan sosial dan stimulus pada akhir tahun. Kebijakan ini menjadi amunisi untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memastikan kenaikan tarif angkutan dan harga pangan yang biasanya terjadi pada akhir tahun dapat kita kendalikan," tegas Ferry.
Selain mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode Nataru, Pemerintah turut mencermati risiko fenomena La Nina hingga Maret 2026, yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian dan menekan pasokan sejumlah komoditas pangan.
"Langkah antisipatif dilakukan melalui perluasan pembiayaan produktif bagi petani dan pelaku usaha pangan, optimalisasi program kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan dari wilayah surplus mengalir lancar ke wilayah defisit," paparnya.
Dia pun menekankan BUMN Logistik juga terus dioptimalkan guna memperkuat efisiensi rantai pasok dan menjaga stabilitas harga di tingkat nasional.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
