2 hours ago
2
Bekasi, CNBC Indonesia - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kembali dilakukan untuk tahun 2026. Survei kali ini diinsiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK dasar utama pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK sendiri membidik target literasi keuangan tahun 2026 sebesar 67,46%, naik 1% dari tahun lalu 66,46%. Sementara angka inklusi keuangan diharap naik dari 80% dari tahun 2025 menjadi 83% di tahun 2026.
"Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS," kata Friderica yang kerap disapa Kiki dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2/2026).
Untuk pertama kalinya, SNLIK tahun ini akan bekerja sama dengan LPS sesuai dengan UU PPSK. Selain itu, survey tahun ini akan memiliki angka literasi dan inklusi keuangan tingkat provinsi.
Tingkat literasi dan inklusi keuangan tiap provinsi sangat penting agar tiap provinsi tahu posisinya untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di daerah.
Di samping itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, tahun ini terjadi peningkatan jumlah responden secara nasional bagi LPS. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif guna mendukung program literasi dan inklusi keuangan.
"Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi," ujar Anggito.
Anggito menegaskan, LPS akan terus mendukung dan berharap ke depan dapat menjangkau lebih banyak lagi responden, serta bersama OJK dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi berdasarkan survei ini.
Pada kesempatan yang sama, Amalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang sangat produktif antara BPS, OJK, dan LPS, yang pada 2026 telah memperluas jumlah responden hingga ke tingkat provinsi.
"Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia," kata Amalia.
Amalia mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, sebab kesediaan dan keterbukaan responden merupakan bagian penting dari kualitas pendataan. Ia menyampaikan bahwa kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden sangat dijaga dan dilindungi sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.
Diketahui, pemerintah telah menargetkan tingkat literasai keuangan Indonesia di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2025-2029, sebesar 69,35%. Sementara untuk inklusi keuangan dibidik sebesar 93,00% pada tahun 2029.
Untuk tahun 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 80,51%, sementara tingkat literasi keuangan mencapai 66,46% - 66,64%.
(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
