Jakarta, CNBC Indonesia - Rilis lanjutan berkas Jeffrey Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali mengguncang panggung politik dan monarki global. Dari Inggris hingga Amerika Serikat, dampaknya menjalar ke keluarga kerajaan, pemerintahan, hingga elite politik papan atas.
Berikut rangkuman empat perkembangan terbaru yang menjadi sorotan dari Epstein Files, seperti dikutip dari berbagai sumber pada Selasa (10/2/2026):
1. Pangeran William Temui MBS, Lawatan Saudi Dibayangi Isu Epstein
Pangeran William dari Inggris bertemu pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), Senin (9/2/2026) waktu setempat, dalam kunjungan resmi pertamanya ke kerajaan Teluk itu.
Lawatan tiga hari tersebut bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, namun dibayangi sorotan atas hubungan pamannya, Pangeran Andrew, dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Kantor Berita Resmi Saudi (SPA) merilis foto MBS memberikan tur pribadi kepada pewaris takhta Inggris di situs Warisan Dunia UNESCO At-Turaif, Diriyah, sebelum pertemuan resmi. Istana Kensington menyatakan William dan istrinya, Catherine, "sangat prihatin dengan pengungkapan yang terus berlanjut" terkait kasus Epstein, sebuah pernyataan langka di tengah tekanan publik terhadap monarki Inggris.
Isu tersebut mencuat setelah berkas Epstein yang dirilis Departemen Kehakiman AS mengungkap dugaan Pangeran Andrew memberikan laporan berpotensi rahasia kepada Epstein saat menjabat utusan perdagangan Inggris pada 2001-2011. Kegaduhan ini dinilai berisiko menutupi agenda kunjungan William ke Saudi yang juga menuai kritik terkait catatan hak asasi manusia negara tersebut.
Meski demikian, kunjungan ini diarahkan untuk menegaskan hubungan dagang, energi, dan investasi menjelang peringatan satu abad hubungan diplomatik kedua negara. William juga dijadwalkan mengunjungi AlUla untuk meninjau upaya konservasi, sejalan dengan reputasinya sebagai pegiat lingkungan.
Hubungan London-Riyadh tetap strategis meski diwarnai friksi HAM, termasuk sanksi Inggris pada 2020 terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Nilai perdagangan barang dan jasa kedua negara mencapai US$23,5 miliar, setara sekitar Rp369 triliun, pada tahun hingga 30 Juni 2025.
2. Raja Charles Buka Suara
Raja Charles III menyatakan siap mendukung kepolisian Inggris apabila dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran etika yang melibatkan saudaranya, mantan Pangeran Andrew.
Pernyataan tersebut disampaikan Istana Buckingham pada Senin, menyusul konfirmasi kepolisian Inggris bahwa mereka tengah "menilai" tuduhan yang muncul dari dokumen-dokumen terkait mendiang pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat, Jeffrey Epstein.
Dalam tuduhan tersebut, Pangeran Andrew diduga pernah memberikan informasi sensitif kepada Epstein saat masih menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.
"Raja telah menjelaskan keprihatinannya yang mendalam atas tuduhan yang terus muncul terkait perilaku Tuan Andrew Mountbatten-Windsor," demikian pernyataan resmi Istana Buckingham.
Istana menegaskan bahwa tuduhan spesifik tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Pangeran Andrew. Namun demikian, Raja Charles tidak akan menghalangi proses hukum yang berjalan.
"Meski klaim yang dimaksud adalah tanggung jawab Tuan Mountbatten-Windsor, jika kami didekati oleh Kepolisian Thames Valley, kami siap mendukung mereka seperti yang dapat Anda harapkan," lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, kepolisian Inggris menyatakan sedang menelaah dugaan pelanggaran etika yang berkaitan dengan peran Pangeran Andrew, meskipun belum ada keputusan apakah penyelidikan resmi akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
3. Pengampunan Trump
Ghislaine Maxwell, terpidana kasus perdagangan seks dan kaki tangan mendiang Jeffrey Epstein, meminta pengampunan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai syarat untuk memberikan kesaksian terkait jaringan kejahatan Epstein.
Maxwell menolak menjawab pertanyaan saat dipanggil Komite Pengawasan DPR AS pada Senin. Perempuan berusia 64 tahun itu memilih menggunakan haknya berdasarkan Amandemen Kelima Konstitusi AS untuk tidak memberikan keterangan yang berpotensi memberatkan dirinya secara hukum.
"Seperti yang sudah diduga, Ghislaine Maxwell menggunakan haknya untuk tidak menjawab satu pun pertanyaan," kata Ketua Komite Pengawasan DPR, James Comer, kepada wartawan, seperti dikutip AFP. "Ini jelas sangat mengecewakan."
Comer menyebut komite memiliki banyak pertanyaan penting, termasuk terkait kejahatan yang dilakukan Maxwell dan Epstein serta dugaan adanya rekan konspirator lain.
Pengacara Maxwell, David Markus, menegaskan kliennya siap berbicara terbuka jika diberikan pengampunan oleh Trump. Menurutnya, hal itu menjadi satu-satunya jalan agar publik mengetahui kebenaran secara utuh.
"Jika komite ini dan publik Amerika benar-benar ingin mendengar kebenaran tanpa filter tentang apa yang terjadi, ada jalan yang mudah," kata Markus dalam pernyataannya. "Nyonya Maxwell siap berbicara sepenuhnya dan jujur jika diberikan pengampunan oleh Presiden Trump."
Markus juga menyatakan bahwa Trump dan mantan Presiden Bill Clinton, yang sama-sama diketahui pernah berhubungan sosial dengan Epstein, "tidak bersalah atas kesalahan apa pun."
"Hanya Nyonya Maxwell yang dapat menjelaskan mengapa, dan publik berhak atas penjelasan itu," ujarnya.
Maxwell saat ini menjalani hukuman penjara 20 tahun di Texas setelah divonis bersalah pada 2021 karena memasok gadis di bawah umur kepada Epstein. Ia menjadi satu-satunya orang yang dihukum dalam kasus yang melibatkan Epstein, yang ditemukan tewas di sel penjara New York pada 2019 saat menunggu persidangan.
Kesaksiannya dipandang krusial, terutama di tengah rilis jutaan dokumen, foto, dan video oleh Departemen Kehakiman AS terkait penyelidikan Epstein. Meski demikian, Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada penuntutan baru yang diharapkan dari rilis dokumen tersebut.
Trump sendiri diketahui pernah berteman dekat dengan Epstein, namun hingga kini belum dipanggil untuk bersaksi. Meski sempat berupaya menghambat rilis dokumen-dokumen Epstein, tekanan politik internal Partai Republik memaksanya menandatangani undang-undang yang mewajibkan pembukaan seluruh arsip tersebut.
4. PM Inggris Starmer Diminta Mundur
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menolak mundur meski tekanan politik kian meningkat terkait keterlibatan pemerintahannya dalam polemik Jeffrey Epstein. Penolakan itu disampaikan Starmer pada Senin waktu setempat, setelah salah satu sekutu senior Partai Buruh secara terbuka meminta dirinya lengser dari Downing Street.
"Setelah berjuang begitu keras untuk kesempatan mengubah negara kita, saya tidak siap meninggalkan mandat dan tanggung jawab saya," kata Starmer di hadapan anggota parlemen Partai Buruh.
Ia menegaskan telah "memenangkan setiap pertarungan yang pernah saya ikuti". Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan, di tengah krisis politik paling serius selama 19 bulan masa jabatannya.
Desakan mundur datang dari pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, yang menilai penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat merupakan kesalahan fatal.
"Gangguan ini harus diakhiri, dan kepemimpinan di Downing Street harus berubah," ujar Sarwar dalam konferensi pers di Glasgow.
Tekanan terhadap Starmer kian berat setelah dua pejabat kunci mundur dalam dua hari berturut-turut, yakni kepala staf Morgan McSweeney dan kepala komunikasi Tim Allan. McSweeney disebut menentang penunjukan Mandelson, yang kemudian terseret penyelidikan polisi terkait dugaan pelanggaran jabatan publik akibat hubungannya dengan Epstein.
Meski demikian, sejumlah menteri senior menyatakan dukungan terbuka kepada Starmer, termasuk Wakil PM David Lammy, Menlu Yvette Cooper, dan Menkeu Rachel Reeves. Tokoh internal yang disebut-sebut sebagai calon pengganti, Angela Rayner dan Shabana Mahmood, juga menyatakan "dukungan penuh" kepada perdana menteri.
Dari luar pemerintah, oposisi memanfaatkan situasi ini. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menyebut posisi Starmer "tidak dapat dipertahankan", sementara Nigel Farage dari Reform UK mengatakan masa jabatan Starmer "akan segera berakhir", seiring Partai Buruh tertinggal dua digit dalam jajak pendapat nasional.
Starmer telah meminta maaf kepada para korban Epstein dan menuding Mandelson berbohong soal kedekatannya dengan terpidana pelaku kejahatan seksual tersebut. Pemerintah Inggris berencana merilis puluhan ribu dokumen terkait pengangkatan Mandelson, langkah yang berpotensi menambah tekanan politik terhadap Starmer, menjelang pemilihan sela akhir Februari dan pemilihan lokal Mei mendatang.
(tfa/sef)
[Gambas:Video CNBC]

2 hours ago
1

















































