4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI turut menerapkan teknologi informasi (TIK) untuk mendorong perbaikan dan peningkatan layanan publik agar lebih transparan, akuntable, efisien serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi. Langkah ini dilaksanakan melalui integrasi data, sistem hingga pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI).
Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Cahyono Tri Birowo mengatakan transformasi digital pemerintah ditujukan untuk memberikan layanan publik terbaik yang inklusif.
KemenPAn-RB memiliki peran sentral dalam transformasi pemerintah guna menjaga tata kelola pemerintahan dan memastikan layanan masyarakat yang lebih mudah serta memastikan kewenangan lintas instansi menjadi terpadu.
Sementara Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha menyebutkan urgensi pemanfaatan teknologi digital sebagai kunci perbaikan tata kelola pemerintahan.
Good Governance (GG) melalui Teknologi pemerintahan (GovTech) dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas urusan pemerintahan dan layanan publik, dimana agenda GovTech mendukung agenda penting Nasional terkait tata kelola efisiensi belanja pemerintah, mendorong penerimaan negara, perbaikan layanan berinvestasi dan layanan masyarakat.
Aktualisasi GovTech dilaksanakan dengan menempatkan DPI (Digital Public Infrastructure) yang didukung AI sehingga dapat dipakai dalam tata kelola pemerintahan. Contoh implementasinya dalam penyaluran bantuan sosial
Seperti apa urgensi dan tantangan transformasi digital pemerintah? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha dan Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Cahyono Tri Birowo dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Rabu, 24/12/2025)
