Apa yang Salah dengan Riset Indonesia?

Satu angka cukup untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam peta riset global: 5 dari lebih 4.000. Dari sekitar 4.000 perguruan tinggi yang beroperasi di Indonesia, hanya lima universitas yang tercatat dalam pemeringkatan universitas riset dunia berbasis publikasi dan sitasi ilmiah.

Ini bukan soal gengsi akademik. Ini soal daya saing ekonomi jangka panjang. Pemeringkatan yang dimaksud adalah CWTS Leiden Ranking, sebuah sistem yang menilai universitas semata mata dari kinerja riset. Tidak ada bobot reputasi, persepsi publik, atau popularitas. Yang dinilai hanya satu hal: apakah riset sebuah universitas diproduksi dan dirujuk oleh dunia.

Dalam pemeringkatan tersebut, universitas-universitas China mendominasi peringkat teratas dunia. Singapura, dengan jumlah kampus yang sangat terbatas, tampil kuat dari sisi dampak riset. Indonesia, sebaliknya, hadir secara minimal.

Indonesia sering membanggakan besarnya sistem pendidikan tinggi. Jumlah perguruan tinggi mencapai ribuan. Namun angka "5 dari 4.000" justru menunjukkan paradoks. Banyak institusi tidak otomatis berarti kuat secara riset.

Lima universitas Indonesia yang masuk Leiden Ranking menghasilkan sekitar 5.700 publikasi ilmiah, dengan hanya sekitar 6% yang masuk kelompok artikel paling sering dirujuk di dunia. Angka ini berada jauh di bawah standar negara negara dengan ambisi ekonomi berbasis pengetahuan.

Sebagai pembanding, Malaysia dengan hanya tujuh universitas dalam pemeringkatan yang sama, mencatat proporsi riset berdampak tinggi di kisaran 10%. Singapura bahkan mendekati 17%. Artinya, persoalan Indonesia bukan pada skala negara, melainkan pada efektivitas kebijakan riset.

Riset yang Tidak Terhubung ke Ekonomi
Dalam ekonomi modern, riset adalah aset produktif, bukan sekadar kewajiban akademik. Negara dengan riset kuat biasanya unggul dalam paten, teknologi, dan industri bernilai tambah tinggi. China memahami ini sejak dua dekade lalu. Riset diposisikan sebagai fondasi industrialisasi dan kemandirian teknologi.

Indonesia masih memisahkan riset dari ekonomi. Publikasi sering diperlakukan sebagai indikator administratif, bukan sebagai bagian dari strategi industri. Akibatnya, riset tumbuh, tetapi tidak terkonsolidasi. Tidak cukup kuat untuk mendorong inovasi skala nasional. Ketika anggaran, sumber daya manusia, dan perhatian kebijakan tersebar ke terlalu banyak institusi, tidak ada yang benar benar mencapai massa kritis.

Indonesia memiliki banyak kampus, tetapi tidak cukup kampus riset yang benar benar ditopang secara serius. Bandingkan dengan China yang mengonsolidasikan sumber daya pada universitas unggulan, atau Singapura yang sejak awal memilih fokus. Indonesia cenderung ingin semua naik bersama, tetapi hasilnya justru tidak ada yang benar benar melompat.

Jika kondisi ini dibiarkan, risikonya bukan hanya peringkat universitas. Risiko utamanya adalah ketergantungan teknologi, rendahnya produktivitas, dan sulitnya Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global. Bonus demografi tanpa basis riset yang kuat berpotensi berubah menjadi beban, bukan peluang.

Fakta bahwa hanya 5 dari lebih 4.000 perguruan tinggi Indonesia hadir dalam pemeringkatan universitas riset dunia seharusnya menjadi alarm keras bagi pembuat kebijakan. Ini bukan kegagalan individu peneliti atau dosen, melainkan cerminan arah kebijakan yang belum tegas.

Pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah Indonesia mampu membangun riset berkelas dunia. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia berani memilih fokus. Tanpa konsentrasi sumber daya dan keberanian menentukan prioritas, angka "5 dari 4.000" akan terus menjadi potret jujur posisi Indonesia dalam ekonomi berbasis pengetahuan.