2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Bank Indonesia (BI) menilai kinerja ekonomi dan keuangan syariah tanah air tetap berdaya saing. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11% (yoy) pada 2025, sektor Halal Value Chain (HVC) tumbuh 6,2% (yoy), didorong oleh peningkatan kinerja pada sektor makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion.
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, mengatakan kontribusi HVC terhadap PDB juga naik 155 bps, dari 25,45% pada 2024 menjadi 27% pada 2025. Ditambah lagi, perkembangan positif tersebut turut tercermin pada sektor keuangan syariah. Pada akhir 2025, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,66% (yoy), dengan didukung oleh penyaluran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp 35 triliun atau 4,49% (dari batas 5,5%) per Des 2025, serta berbagai program akselerasi pembiayaan, salah satunya Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) yang akan kembali digelar tahun ini.
Realisasi pembiayaan BPS pada tahun 2025 mencapai Rp 939 miliar, 60% lebih tinggi daripada target Rp 589 miliar. Tahun ini BPS disempurnakan melalui perluasan ke sektor keuangan sosial, maupun perluasan pelaku, seperti startup maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB), serta optimalisasi berbagai platform digital.
"Kami berharap pembiayaan syariah akan lebih maju di tahun 2026," ungkap Imam dalam Peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, yang dirangkaikan dengan Kick Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) dan Seminar Nasional Sharia Economic & Financial Outlook (ShEFO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Sementara itu, dari sisi Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) Syariah, pemanfaatan instrumen Lindung Nilai Syariah oleh perbankan syariah juga meningkat naik 86,5% (yoy) menjadi USD 466 juta. Dari sisi keuangan sosial, penyaluran ZIS melalui BAZNAS terus tumbuh, dengan realisasi akumulatif hingga Q2-2025 mencapai Rp 52,5 triliun, meningkat 43% (ytd) dibandingkan akumulatif tahun 2024 sebesar Rp 36,8 triliun. Selain ZIS, inovasi instrumen blended finance Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga tumbuh 22% (yoy), dengan outstanding pada akhir tahun 2025 mencapai Rp 1,47 triliun.
Imam menyebut, berbagai capaian positif tersebut tidak terlepas dari meningkatnya literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, yang kini telah mencapai 50,18%, hampir dua kali lipat dibandingkan 2023.
"Pencapaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi berbagai pihak melalui program pemberdayaan dan edukasi yang berkelanjutan. Ke depan, prospek ekonomi dan keuangan syariah nasional diperkirakan tetap positif dan semakin strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Imam.
Imam merinci, pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2026 diperkirakan berada pada kisaran 4,9-5,7%, ditopang oleh pertumbuhan sektor unggulan HVC serta pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan tumbuh 8-12%. Apalagi, komitmen pemerintahan baru melalui implementasi Asta Cita, serta penempatan ekonomi syariah sebagai pilar strategis dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, diharapkan semakin memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya peningkatan pembiayaan syariah, salah satunya melalui kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026 sebagai wadah kolaborasi strategis lintas kementerian, lembaga, dan industri keuangan syariah untuk memperkuat akses pembiayaan sektor riil. Kick-Off BPS 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen sinergi bersama 10 kementerian/lembaga, yaitu Bank Indonesia, KNEKS, OJK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian ATR/BPN. Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan syariah ke depan.
Sebagai informasi, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Blueprint Eksyar) 2030 pada Agustus 2025 yang menjadi pedoman strategis mengomunikasikan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus sebagai wujud dukungan kepada visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Blueprint Eksyar 2030 bertumpu pada tiga strategi utama, penguatan ekosistem rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing; optimalisasi pembiayaan syariah; perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.
Tiga Strategi Utama ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam enam inisiatif kolaborasi nasional, yaitu Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal (Gerbang Santri), Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor (Jawara Ekspor), Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal (Gema Halal), Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah (Sapa Syariah), Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF (Kanal ZISWAF), serta Gerakan Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Emas (Lentera Emas).
Ketiga strategi dan enam inisiatif strategis tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lagi-lagi, sinergi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan implementasi blueprint ini.
Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga, dan Industri Syariah
Untuk mendukung ekonomi syariah, BI kembali menyelenggarakan 3-in-1 event. Pertama, Peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2025, yang merupakan laporan berbagai program pemberdayaan Eksyar 2025. Kedua, kick-off Bulan Pembiayaan Syariah 2026 yang menjadi wadah kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan industri keuangan syariah dalam memperkuat pembiayaan serta memperluas akses bagi sektor riil. Ketiga, talkshow dengan tema "Meramu Teknologi, Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Tinggi", yang menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi sebagai akselerator pertumbuhan.
"Acara ini menjadi momentum yang sangat strategis. Melalui KEKSI, kita merefleksikan capaian dan pembelajaran sepanjang tahun 2025. Kick-off Bulan Pembiayaan Syariah 2026 mempertegas komitmen penguatan sektor keuangan syariah. Dan melalui Talkshow, kita bersama-sama mendorong pemanfaatan teknologi pada ekonomi dan keuangan syariah agar tumbuh lebih inklusif, resilien, dan berdaya saing global di masa depan," jelas Imam.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ayahandayani Kussetyowati mengatakan OJK berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan acara yang diselenggarakan BI. Apalagi menurutnya acara tersebut juga beririsan dengan agenda Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan OJK.
Ayahandayani memaparkan perkembangan keuangan syariah juga bisa dilihat dengan kinerja industri perbankan syariah tumbuh cukup baik sepanjang 2025. Total aset menembus level tertinggi, all time high yaitu Rp 1.067,73 triliun, atau tumbuh 8,92% (yoy) dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 705,22 triliun, atau tumbuh 9,58% (yoy), dan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp 892,99 triliun, atau tumbuh 10,14%.
"Jadi kami melihat bahwa kinerja positif ini akan dapat terus berlanjut dan terus berkembang, tentunya di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi di tahun 2026," jelas Ayahandayani.
Dia juga menyebut bahwa risiko meningkatnya tensi geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi global akan menjadi fokus regulator ke depan, utamanya dalam menyusun kebijakan yang dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Apalagi, akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan berlanjut di tahun 2026 dengan target pemerintah yang cukup ambisius.
"Secara industri perbankan kita harapkan bisa tumbuh dua digit, sehingga kita dapat menumbuhkan optimisme terhadap pengembangan kinerja perbankan nasional, termasuk perbankan syariah tentunya, dan ini akan menjadi modal penting menciptakan industri yang resilient dan sustain ke depan," ungkap Ayahandayani.
Oleh karena itu, Ayahandayani berkomitmen untuk terus bersinergi bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ayahandayani juga berharap bisa terus berkontribusi sebagai dukungan untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem industri keuangan termasuk industri halal dan UMKM sebagai pilar akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
(dpu/dpu)
Add
as a preferred
source on Google
