Peringatan Keras IMF: Utang Dunia Sudah Kelewat Batas!

Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Amerika Serikat (AS) yang sudah menembus US$39 triliun atau sekitar Rp 674.000 triliun (US$1=Rp 17.280) kini bukan lagi sekadar masalah dalam negeri.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperingatkan, tekanan fiskal di AS menjadi gambaran dari masalah yang juga sedang dihadapi banyak negara lain.

Utang AS selama ini sering menjadi bahan perdebatan politik. Isu ini biasanya ramai saat pembahasan anggaran atau rapat di Kongres, tetapi kerap mereda lagi setelah itu.

Namun, peringatan terbaru IMF menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih besar. AS bukan satu-satunya negara yang sedang menghadapi tekanan keuangan negara. AS hanya menjadi contoh paling jelas dari masalah utang yang kini makin meluas di berbagai belahan dunia.

Melansir dari Fortune, dalam peluncuran laporan Fiscal Monitor dua tahunan IMF pada Rabu (15/4/2026), Direktur Departemen Fiskal IMF Rodrigo Valdés memberi peringatan keras. Menurutnya, ekonomi dunia kembali diuji oleh dampak perang di Timur Tengah, sementara banyak negara kini memiliki ruang gerak fiskal yang semakin sempit.

Valdés mengatakan, kondisi keuangan publik di banyak negara sudah semakin tertekan. Artinya, pemerintah di berbagai belahan dunia tidak lagi memiliki banyak pilihan untuk merespons guncangan baru, baik dari perang, kenaikan harga energi, maupun perlambatan ekonomi.

IMF memperkirakan utang publik global akan mencapai 99% dari produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2028. Angka ini berarti rasio utang dunia hampir setara dengan seluruh nilai ekonomi global.

Bahkan, dalam skenario tekanan berat yang masih dianggap mungkin terjadi, rasio utang publik global bisa melonjak hingga 121% dari PDB dunia hanya dalam tiga tahun.

Beban Utang AS Terus Membesar

AS masih menjadi contoh utama dari masalah fiskal yang semakin rumit.

Defisit anggaran AS memang sempat turun tipis pada tahun lalu, dari hampir 8% PDB menjadi di bawah 7% PDB. Salah satu penyebabnya adalah tambahan penerimaan dari tarif yang masuk ke kas pemerintah federal.

Namun, perbaikan itu dinilai tidak akan bertahan lama.

Valdés mengatakan IMF memperkirakan defisit AS akan kembali naik ke sekitar 7,5% PDB dan bertahan di level tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Pada saat yang sama, utang AS diperkirakan akan melewati 125% PDB pada tahun ini. Angkanya bahkan berpotensi naik menjadi 142% PDB pada 2031.

Untuk sekadar membuat arah utang itu stabil, bukan menurunkannya, AS perlu melakukan pengetatan fiskal sekitar 4 poin persentase dari PDB.

Menurut Valdés, angka itu bukan penyesuaian kecil. Jika dilakukan, langkah tersebut akan menjadi salah satu pengetatan fiskal terbesar di masa damai dalam sejarah modern AS.

Tanda-tanda peringatan juga mulai terlihat di pasar obligasi. Keunggulan yang dulu dimiliki surat utang pemerintah AS dibandingkan surat utang negara maju lain mulai mengecil.

Valdés menilai kondisi ini menunjukkan pasar tidak lagi setenang dulu dalam memandang utang AS. Semakin lama pembenahan ditunda, semakin besar pula tekanan yang bisa muncul ke depan.

Pesan IMF kepada Kongres AS juga tegas. Masalah ini tidak bisa ditunda terus-menerus.

Dunia Juga Hidup di Atas Beban Utang

Masalah Washington terlihat masih lebih mudah dikelola jika dibandingkan dengan gambaran global.

IMF menyoroti memburuknya kesenjangan fiskal, yaitu jarak antara posisi saldo primer suatu negara saat ini dan posisi yang dibutuhkan untuk menstabilkan utang.

Kesenjangan tersebut kini memburuk sekitar 1 poin persentase dibandingkan lima tahun sebelum pandemi Covid-19.

Valdés menegaskan, ini bukan sekadar masalah siklus ekonomi. Menurutnya, persoalan ini mencerminkan pilihan kebijakan, yakni belanja pemerintah yang secara permanen lebih tinggi dan penerimaan yang lebih rendah.

Beban utang juga makin berat karena suku bunga riil kini berada sekitar 6 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Dengan kata lain, setiap dolar utang yang sudah ada kini menjadi lebih mahal untuk ditanggung. Semakin lama pemerintah menunda pembenahan, semakin berat pula penyesuaian yang harus dilakukan di masa depan.

Perang Timur Tengah Perparah Risiko Fiskal

Konflik Timur Tengah yang masih berlangsung menambah dimensi baru dalam risiko fiskal global.

Ketika harga energi dan pangan naik, banyak pemerintah tergoda mengambil jalan yang secara politik mudah, tetapi secara ekonomi berbahaya. Caranya adalah dengan memberikan subsidi energi secara luas atau memangkas cukai bahan bakar.

IMF menilai kebijakan seperti ini bukan solusi terbaik.

Valdés mengatakan, subsidi energi yang diberikan secara luas atau pemangkasan cukai dapat merusak sinyal harga, membebani anggaran negara, tidak tepat sasaran, dan sulit dicabut ketika sudah berjalan.

Masalahnya, jika separuh negara di dunia melindungi konsumennya dari kenaikan harga energi, maka separuh negara lain harus menanggung penyesuaian permintaan yang lebih besar.

Valdés memperingatkan bahwa kebijakan domestik suatu negara dapat memengaruhi harga global. Berdasarkan pemodelan IMF, efek rambatan dari subsidi semacam ini bahkan bisa membuat dampak kenaikan harga menjadi dua kali lebih besar bagi negara yang tidak memberikan subsidi.

Era Dabla-Norris, yang memimpin penyusunan Fiscal Monitor IMF, mengatakan respons pemerintah kali ini memang lebih terkendali dibandingkan saat krisis energi 2022.

Namun, ia mengingatkan bahwa ruang fiskal saat ini jauh lebih terbatas. Jika pemerintah kembali memakai kebijakan lama berupa subsidi luas, biayanya bisa sangat besar.

IMF menyarankan pemerintah untuk melindungi masyarakat, bukan melindungi harga. Artinya, bantuan sebaiknya diberikan secara sementara dan tepat sasaran kepada kelompok paling rentan, bukan diberikan merata kepada semua orang.

AI Bisa Jadi Penyelamat, Tapi Juga Membawa Risiko

Di tengah paparan yang dipenuhi angka-angka suram, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) muncul sebagai salah satu harapan.

Dabla-Norris mengatakan AI dapat mengubah cara pemerintah bekerja secara mendasar. Teknologi ini bisa meningkatkan produktivitas, memperbaiki administrasi pajak, serta membuat layanan kesehatan dan pendidikan menjadi lebih efisien.

Menurutnya, AI dapat digunakan untuk membentuk ulang cara pemerintah menjalankan tugasnya.

Namun, IMF juga mengingatkan bahwa AI memiliki dua sisi.

Di satu sisi, AI bisa membantu negara meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan. Namun di sisi lain, AI juga bisa memperbesar konsentrasi kekayaan, mengganggu pasar tenaga kerja, serta menggerus basis pajak penghasilan dan pajak upah yang selama ini menjadi fondasi sistem perlindungan sosial modern.

Dabla-Norris mempertanyakan apakah sistem pajak dan sistem perlindungan sosial yang ada saat ini masih cocok menghadapi perubahan besar akibat AI.

Menurutnya, setiap pemerintah perlu segera menjawab pertanyaan tersebut. Sebab, masih ada banyak ketidakpastian mengenai bagaimana AI akan berkembang, bagaimana dampaknya terhadap pasar tenaga kerja, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketimpangan.

Tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan sistem fiskal, pajak, dan perlindungan sosial cukup adaptif untuk menghadapi risiko yang dibawa oleh AI.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)

Add as a preferred
source on Google