5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Tanda pekerja manusia akan punah digantikan teknologi kecerdasan buatan (AI) makin jelas terlihat. Raksasa teknologi berbondong-bondong melakukan PHK massal dengan alasan efisiensi karena adopsi teknologi AI, atau memfokuskan investasi miliaran dolar untuk memenangkan perlombaan di sektor AI.
Baru-baru ini, Presiden Argentina Javier Milei mengumumkan rancangan undang-undang (RUU) yang membuka jalan bagi pembentukan perusahaan yang dijalankan oleh kecerdasan buatan (AI). Gagasan tersebut membuat anggapan bahwa perusahaan nantinya dapat beroperasi sepenuhnya tanpa campur tangan manusia.
Dalam artikel opininya di Financial Times pada Juni lalu, Milei memperkenalkan konsep non-human corporations, yakni jenis perusahaan yang dapat beroperasi menggunakan agen AI atau robot yang mampu mengambil keputusan secara independen di lingkungan yang tidak dapat diprediksi.
Jika aturan itu disahkan, Argentina akan menjadi negara pertama yang memiliki kategori hukum khusus bagi perusahaan yang dijalankan AI, menurut sejumlah pakar hukum.
Milei juga menyatakan bahwa Argentina terbuka bagi investasi. "Kami terbuka untuk bisnis," ujar Milei, dikutip dari Reuters, Selasa (7/7/2026).
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik, salah satunya dari sejarawan Israel Yuval Noah Harari. Ia memperingatkan bahwa memberikan kewenangan terlalu besar kepada AI dapat mengurangi akuntabilitas perusahaan.
Namun, para pengacara korporasi menilai konsep tersebut tidak sedrastis yang dibayangkan publik. RUU itu tetap mengharuskan adanya administrator manusia yang mengawasi operasional perusahaan otomatis.
Selain itu, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan tidak membebaskan pengurus perusahaan dari tanggung jawab untuk mengawasi hasil keputusan tersebut.
Direktur Weinberg Center for Corporate Governance di University of Delaware, Lawrence Cunningham, mengatakan langkah menghapus peran manusia sepenuhnya masih terlalu jauh.
"Langkah pertama untuk menghilangkan peran manusia sepenuhnya akan terlalu ekstrem," ujarnya. Meski begitu, Cunningham tetap menilai usulan Milei sebagai langkah yang berani.
"Kami tidak sedang mengubah dunia sepenuhnya. Kami hanya mengakui bahwa sebuah bisnis mungkin bisa berjalan tanpa divisi SDM. Ini adalah awal dari sesuatu," katanya.
Salah satu penyusun RUU sekaligus profesor hukum, Diego Duprat, mengatakan konsep perusahaan otomatis sebenarnya sudah mulai diterapkan dalam beberapa model bisnis, seperti supermarket tanpa kasir yang didukung AI.
Dalam RUU tersebut juga ditegaskan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI maupun sistem algoritma yang digunakannya.
Sementara itu, juru bicara kantor kepresidenan Argentina menegaskan hingga kini belum ada perusahaan maupun komitmen investasi yang secara langsung terkait dengan RUU tersebut.
"Yang sedang kami lakukan adalah mengusulkan sesuatu yang inovatif, dengan tujuan menjadikan Argentina sebagai yurisdiksi yang menarik untuk pendirian perusahaan otomatis," kata perwakilan tersebut.
"Proyek ini menjadi kunci untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam menarik investasi," lanjutnya.
Ambisi Jadi Pusat AI Dunia
Dalam beberapa waktu terakhir, Milei memang gencar mempromosikan Argentina sebagai calon pusat pengembangan AI global. Ia menilai kawasan Patagonia memiliki cuaca dingin dan pasokan energi yang ideal untuk pembangunan pusat data (data center).
Pada Oktober tahun lalu, OpenAI bersama Sur Energy juga mengumumkan rencana pembangunan data center di Argentina dengan nilai investasi hingga US$25 miliar.
Pengacara korporasi Maria Gisele Cano menilai keberadaan aturan yang secara khusus mengatur perusahaan berbasis AI dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.
Ia mengaku telah menerima lebih dari belasan pertanyaan dari pelaku usaha di Argentina maupun luar negeri mengenai proposal tersebut.
"Perusahaan-perusahaan ini akan memiliki kerangka yang lebih jelas dan dapat diprediksi untuk menjalankan operasinya di lingkungan ini," ujarnya.
Profesor hukum dari University of Alabama, Yonathan Arbel, juga menilai Argentina berpeluang memperoleh keuntungan yang sangat besar apabila mampu menciptakan lingkungan bisnis yang ramah terhadap AI.
Namun, ia menyarankan agar RUU tersebut juga mengatur identitas digital bagi agen AI sehingga interaksi dengan individu maupun perusahaan dapat dilakukan secara lebih aman dan jelas.
RUU tersebut juga mengakomodasi pembentukan perusahaan berbentuk Decentralized Autonomous Organization (DAO) berbasis blockchain. Model ini memungkinkan para anggotanya memberikan suara menggunakan token digital.
Meski demikian, mantan Presiden Bitcoin Argentina Ricardo Mihura Estrada menilai kewajiban identifikasi pengguna token akan menjadi tantangan besar bagi industri blockchain yang selama ini identik dengan anonimitas.
"Saya pikir niatnya baik, tetapi saya melihat akan sulit diterapkan di dunia blockchain," katanya.
Pemerintah Argentina menegaskan bahwa identifikasi pengguna token merupakan persyaratan keamanan minimum. DAO yang ingin tetap sepenuhnya anonim masih dapat beroperasi, tetapi tidak akan memperoleh manfaat hukum yang ditawarkan dalam regulasi tersebut.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
