Jejak Kehadiran Presiden RI di Pertemuan OJK, Tahun Ini Prabowo Hadir?

Jakarta, CNBC Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Kamis (5/2/2026) dijadwalkan menggelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026  dengan tema "Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Kontributif Mendukung Pendalaman Pasar dan Perekonomian Nasional" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir dalam forum tersebut. Jika kehadiran itu terealisasi, PTIJK 2026 akan mencatat sejarah baru sebagai kali pertama Prabowo hadir langsung dalam agenda tahunan OJK sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Kendati demikian, pihak istana belum memberi kepastian mengenai kehadiran Prabowo.

Sejak pertama kali digelar, forum ini menjadi ruang formal OJK untuk menyampaikan arah kebijakan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan kepada pelaku industri, regulator lintas lembaga.

Kehadiran presiden atau wakil presiden dalam forum ini sejak awal selalu membawa bobot tersendiri, karena pesan yang disampaikan kerap menjadi rujukan arah kebijakan keuangan nasional dalam satu tahun ke depan.

Data kehadiran sejak 2016 tidak setiap PTIJK dihadiri kepala negara. Pada 2016, forum ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, jajaran menteri kabinet, pimpinan MPR, DPR, DPD, serta pelaku industri jasa keuangan. Pola ini menempatkan PTIJK sebagai forum koordinasi lintas kebijakan, namun belum berada di pusat perhatian politik tertinggi.

Setahun berselang, PTIJK 2017 digelar tanpa kehadiran presiden maupun wakil presiden. Forum kala itu dihadiri Dewan Komisioner OJK dan pelaku industri jasa keuangan.

Perubahan terjadi pada 2018. Presiden Joko Widodo hadir langsung dalam PTIJK, didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso serta pelaku industri perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Pada 2019, tongkat kehadiran kembali berada di tangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bersama Wimboh Santoso, jajaran menteri kabinet, asosiasi, dan pelaku industri, PTIJK 2019 berlangsung dalam fase transisi politik nasional menjelang pergantian pemerintahan. Struktur kehadiran ini memberi sinyal kesinambungan kebijakan, tanpa tekanan politik langsung dari kepala negara.

Pada 2020, Presiden Joko Widodo membuka PTIJK 2020 secara langsung, didampingi Ketua DK OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK. Forum ini berlangsung di awal pandemi Covid-19, ketika stabilitas sistem keuangan berada dalam tekanan tinggi.

Pada 2021 dan 2022, kehadiran Presiden Jokowi tercatat secara virtual. Tahun 2021 dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tahun 2022, Presiden Jokowi hadir secara daring bersama Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan pelaku industri. Pola kehadiran virtual mencerminkan kondisi pascapandemi, ketika fokus kebijakan lebih diarahkan pada pemulihan dan konsolidasi sektor jasa keuangan.

PTIJK 2023 kembali menghadirkan Presiden Joko Widodo secara langsung. Forum ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, serta Ketua DK OJK Mahendra Siregar. Kehadiran presiden pada tahun tersebut terjadi di tengah meningkatnya volatilitas global dan tekanan pada pasar keuangan domestik, sehingga PTIJK kembali berfungsi sebagai panggung koordinasi kebijakan lintas otoritas.

Pada 2024, Presiden Joko Widodo hadir untuk terakhir kalinya dalam PTIJK menjelang berakhirnya masa jabatan. Forum ini dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, Bank Indonesia, LPS, Dewan Komisioner OJK, serta pelaku industri jasa keuangan. Struktur kehadiran tersebut menempatkan PTIJK sebagai forum penutup arah kebijakan sektor keuangan di era pemerintahan Jokowi.

Masuk ke 2026, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto membawa bobot yang berbeda. PTIJK tahun ini digelar di tengah sorotan tajam terhadap pasar saham Indonesia, dinamika kepercayaan investor, serta isu internal di tubuh OJK. 

Dalam situasi seperti ini, kehadiran presiden berpotensi memberi sinyal politik yang kuat terhadap stabilitas dan arah kebijakan sektor jasa keuangan.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)