Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menegaskan akan terus mengirim minyak ke Kuba meski Amerika Serikat berupaya memblokir seluruh pasokan ke negara komunis tersebut.
Duta Besar Rusia untuk Kuba Viktor Coronelli mengatakan Rusia telah berulang kali memasok minyak ke Kuba dalam beberapa tahun terakhir dan akan melanjutkan kebijakan tersebut. Dalam wawancara dengan kantor berita negara RIA, Coronelli menegaskan komitmen Moskow terhadap Havana.
"Kami mengasumsikan bahwa praktik ini [ekspor minyak ke Kuba] akan berlanjut," katanya, Kamis (5/2/2026).
Pernyataan itu muncul di saat Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Kuba. Presiden AS Donald Trump pada Minggu mengatakan bahwa Washington telah memulai pembicaraan dengan "orang tertinggi di Kuba", hanya beberapa hari setelah ia menyebut Kuba sebagai "ancaman besar yang tak biasa" bagi keamanan nasional AS.
Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif terhadap ekspor ke AS dari negara mana pun yang mengirim minyak ke Kuba, sebagai bagian dari strategi untuk menekan pasokan energi ke negara tersebut.
Pemerintah AS bahkan telah mengambil langkah lebih jauh dengan memblokir seluruh aliran minyak menuju Kuba, termasuk pasokan dari sekutu lama Havana, Venezuela. Kebijakan ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan sosial di pulau Karibia tersebut, mendorong kenaikan harga pangan dan transportasi, serta memicu kelangkaan bahan bakar yang parah.
Akibatnya, pemadaman listrik terjadi selama berjam-jam, bahkan di ibu kota Havana.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan kemungkinan terjadinya "keruntuhan kemanusiaan" di Kuba apabila kebutuhan energi negara itu tidak terpenuhi. Peringatan tersebut disampaikan pada Rabu, di tengah situasi kekurangan bahan bakar yang menyebabkan pemadaman listrik berkepanjangan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa pemimpin PBB itu "sangat menaruh perhatian terhadap situasi kemanusiaan di Kuba", yang menurutnya akan "memburuk, jika tidak kolaps, jika kebutuhan minyak tak terpenuhi".
Dujarric juga mengingatkan bahwa selama lebih dari tiga dekade, Majelis Umum PBB secara konsisten menyerukan pengakhiran embargo perdagangan AS terhadap Kuba.
"Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak untuk mengupayakan dialog dan penghormatan terhadap hukum internasional," tuturnya, dilansir Al Jazeera.
Adapun hubungan Amerika Serikat dan Kuba sendiri telah lama diwarnai permusuhan sejak Revolusi Kuba 1959, ketika Fidel Castro mengambil alih kekuasaan dan pemerintah sosialisnya menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik AS. Washington merespons dengan menjatuhkan sanksi ekonomi yang kemudian diperketat menjadi embargo penuh pada 1962, sebuah kebijakan yang masih berlaku hingga kini.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kuba berada dalam krisis ekonomi berkepanjangan dan sangat bergantung pada Venezuela sebagai pemasok utama minyak. Namun ketergantungan itu terguncang setelah pasukan AS menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah penggerebekan di kediamannya di Caracas bulan lalu. Sejak saat itu, pasokan energi Kuba semakin tidak menentu.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

2 hours ago
2
















































