Iran Bergejolak, Bisakah Pemimpin Tertinggi Khamanei Dijatuhkan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran sedang berada dalam situasi yang kian kacau setelah gelombang demonstrasi besar merebak di berbagai wilayah. Aksi massa ini pada awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi yang terasa makin berat, mulai dari nilai tukar rial yang terus melemah, harga-harga yang melonjak hingga daya beli masyarkat yang tergerus. Namun seiring waktu, kemarahan itu tidak berhenti pada urusan kebutuhan sehari-hari.

Demonstrasi berkembang menjadi protes yang lebih politis, apalagi ketika pemerintahan Iran merespon dengan pengetatan keamanan dan pembatasan ruang gerak masyarakatnya. Di tengah eskalasi itulah muncul salah satu tuntutan yang paling ekstrem yakni menjatuhkan rezim.

Di Iran, tuntutan menjatuhkan rezim umumnya tidak dimaknai sekadar mengganti presiden atau menteri. Maknanya lebih luas, yakni mengubah sistem politik Iran yakni republik islam yang menjadi kerangka politik Iran sejak Revolusi 1979, sebuah sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi bukan pada presiden, melainkan pada sosok Supreme Leader alias Pemimpin Tertinggi.

Presiden Bukan Pemegang Kekuasaan

Sistem politik Iran kerap membuat orang luar bingung karena tampak punya dua wajah sekaligus. Di satu sisi, Iran memiliki pemilu untuk pemilihan presiden, parlemen, kabinet, dan rutinitas pemerintahan yang terlihat seperti negara pada umumnya.

Di sisi lain, ada lapisan kekuasaan yang berada di atas semuanya, yakni struktur keagamaan-politik yang memastikan arah negara tetap berada dalam koridor tertentu.

Presiden Iran berperan sebagai kepala pemerintahan yang mengurus urusan sehari-hari negara, termasuk kebijakan ekonomi, administrasi, hingga pengelolaan kabinet. Namun presiden bukan pemegang kendali tertinggi. Dalam desain politik Iran, puncak kekuasaan berada pada sosok Pemimpin Tertinggi.

Posisi ini bukan sekadar simbol karena Pemimpin Tertinggi menjadi penentu garis besar arah negara dan memiliki pengaruh sangat besar atas institusi-institusi kunci.

Inilah alasan mengapa ketika masyarakat Iran menyerukan menjatuhkan rezim, yang dimaksud sering kali bukan semata pergantian presiden. Seruan itu menyasar kerangka sistem yang dianggap menopang masalah dari akar, termasuk jaringan institusi pengawas politik dan struktur keamanan yang menjadi penopang stabilitas kekuasaan.

Jejak Khamenei

Di puncak struktur tersebut dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Dia berasal dari lingkungan ulama dan punya jejak panjang dalam politik Iran, baik sebelum maupun sesudah Revolusi 1979. Setelah Revolusi, Ali masuk ke lingkaran kekuasaan dan perlahan menapaki jalur politik yang makin strategis.

Karier politiknya menonjol ketika menjadi Presiden Iran pada tahun 1980-an. Artinya, dia pernah memegang jabatan eksekutif tertinggi yang dipilih melalui mekanisme politik negara.

Namun sejarah Iran berbelok pada 1989 saat pemimpin revolusi Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal dunia. Pada momen itu Iran harus menentukan sosok yang akan menduduki kursi tertinggi negara sebagai Supreme Leader.

Khamenei kemudian dipilih menjadi Pemimpin Tertinggi oleh Assembly of Experts atau Majelis Ahli, yakni lembaga yang secara konstitusional diberi mandat untuk memilih. Sejak itu, posisi Khamenei berubah dari presiden yang kuat menjadi Pemimpin Tertinggi yang memegang kendali jauh lebih luas, bukan hanya urusan pemerintahan, tetapi juga arah politik negara, kebijakan strategis, dan simpul-simpul institusi yang menentukan stabilitas rezim.

Kekuatannya tidak hanya bertumpu pada teks konstitusi, tetapi juga pada cara sistem berjalan sehari-hari.

Ketika pusat kendali berada di posisi tertinggi, sementara banyak lembaga penting bergerak sejalan dengan garis kebijakan pusat, kekuasaan Pemimpin Tertinggi menjadi sangat dominan. Karena itu, nama Khamenei kerap ikut muncul dalam slogan-slogan demonstrasi yang sudah berubah dari protes ekonomi menjadi protes sistem.

Pemimpin Penggantian Bisa Diganti, Tetapi Tidak Mudah

Di tengah demonstrasi besar, muncul kebutuhan untuk memahami apakah posisi Pemimpin Tertinggi Iran dapat benar-benar diganti melalui jalur resmi.

Secara aturan, ada mekanisme yang memungkinkan hal itu terjadi. Namun dalam realita politik, jalurnya sangat sempit.

Iran memiliki prosedur formal untuk memberhentikan Pemimpin Tertinggi sehingga posisi ini tidak sepenuhnya berada di luar jangkauan mekanisme negara. Tetapi prosedurnya tidak berjalan melalui pemilu langsung rakyat atau lewat parlemen yang bisa sewaktu-wenang menjatuhkan pemerintah.

Jalurnya khusus dan berada di tangan lembaga yang memang dirancang untuk mengawasi pemimpin tertinggi.

Pada titik ini terlihat dua hal sekaligus. Secara teori hukum tata negara, ada mekanisme koreksi. Namun secara praktik, mekanisme itu sulit bergerak tanpa guncangan politik yang sangat besar, misalnya ketika terjadi krisis legitimasi yang berkepanjangan atau ketika elite yang menopang sistem tidak lagi solid.

Mekanisme Penggulingan Pemimpin Tertinggi Iran

Cara yang resmi untuk menurunkan kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Iran ada pada Assembly of Experts atau Majelis Ahli. Majelis ini memiliki mandat konstitusional untuk memilih, mengawasinya, dan memberhentikannya bila syarat tertentu terpenuhi.

Berdasarkan beberapa sumber, dalam aturan yang menjadi rujukan bahwa Pemimpin Tertinggi dapat diberhentikan bila dianggap tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya atau bila kehilangan kualifikasi yang disyaratkan. Dengan kata lain, pemberhentian tidak didasarkan pada ketidaksukaan politik semata, melainkan pada penilaian bahwa pemimpin tertinggi tidak lagi memenuhi standar yang ditentukan sistem.

Karena prosesnya berada sepenuhnya di ranah Majelis Ahli, penentu utama bukanlah besarnya demonstrasi di jalan semata, melainkan apakah tekanan sosial-politik itu sampai mengubah cara elite membaca situasi. Jika majelis menilai syarat pemberhentian terpenuhi, mereka secara teoritis dapat menghentikan masa jabatan Pemimpin Tertinggi dan membuka proses penunjukan pemimpin baru.

Pada praktiknya, bagian paling sulit adalah membuat mekanisme itu benar-benar bergerak.

Demonstrasi besar bisa mengguncang stabilitas, tetapi penggantian Pemimpin Tertinggi melalui jalur formal biasanya membutuhkan kondisi yang lebih ekstrem, seperti krisis yang berkepanjangan, hilangnya kontrol, atau perpecahan elite yang membuat lembaga-lembaga penting Iran tidak lagi satu suara.

Itulah sebabnya seruan menjatuhkan rezim pada akhirnya berhadapan dengan struktur kekuasaan Iran yang sangat kuat dan berlapis.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/luc)