5 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong diversifikasi bauran energi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Salah satunya yaitu melalui pengadaan kompor listrik yang telah diusulkan dalam pagu anggaran tahun 2027.
Bahlil menjelaskan bahwa sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Hal tersebut lah yang menyebabkan keluarnya devisa negara dalam jumlah besar setiap tahunnya.
"Dalam rangka kita mendorong bauran energi, kita akan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada harga saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun," ungkap Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).
Bahlil menilai, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan menjadi beban bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan kompor listrik sebagai salah satu alternatif energi rumah tangga.
"Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kVA," ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung terkait alokasi anggaran sekitar Rp819 miliar untuk program tersebut, Bahlil mengaku belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan disediakan. Pihaknya masih menunggu pembahasan anggaran lebih lanjut.
"Ini kan baru satuan tiga ini kan belum keluar. Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," kata Bahlil
Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada tahun 2027.
Adapun, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong diversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini banyak dipenuhi dari impor.
Bahlil menyampaikan bahwa anggaran tersebut masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).
"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran untuk program motor listrik sebesar Rp635,24 miliar sebagai bagian dari transisi energi nasional.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
