1 day ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Nasional Vietnam menyetujui rencana radikal untuk menggabungkan provinsi dan kota pada Kamis (12/6/2025), yang akan memangkas hampir 80.000 posisi pegawai negeri. Ini menjadi bagian dari reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan negara komunis tersebut.
Melalui pemungutan suara, anggota parlemen menyetujui pemangkasan jumlah provinsi dan kota dari 63 menjadi 34. Langkah ini menyusul restrukturisasi pada Februari lalu, ketika jumlah kementerian dan lembaga dipangkas dari 30 menjadi 22, menyebabkan 23.000 pekerjaan hilang.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa restrukturisasi menyeluruh dibutuhkan untuk mendorong pembangunan cepat, yang stabil dan berkelanjutan. Dalam pemungutan suara tersebut, 461 dari 465 anggota mendukung rencana ini dengan hanya satu yang menolak dan tiga abstain.
Sementara menurut Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra, ini merupakan "revolusi terbesar sejak negara berdiri pada 1945". Ia menyebutkan bahwa 79.339 pejabat akan dirampingkan, mengundurkan diri, atau pensiun dini setelah penggabungan.
"Saya terkejut dan sedih. Setelah lebih dari 30 tahun mengabdi, saya harus angkat kaki," kata seorang pejabat provinsi berusia 58 tahun kepada AFP. "Saya mungkin mendapat kompensasi beberapa miliar dong, tapi saya tidak bahagia. Saya masih merasa layak bekerja."
Hanya 11 provinsi dan kota yang tidak mengalami perubahan, sisanya akan digabung. Salah satu warga, Nguyen Thang Loi (52) dari Provinsi Thai Binh, mengaku mendukung penggabungan, meski merasa kehilangan identitas daerah.
"Nama provinsi saya telah bertahan selama generasi. Sekarang saya harus bilang saya dari Hung Yen... rasanya aneh," katanya.
To Lam menyatakan, restrukturisasi ini bertujuan agar pemerintah daerah bertransformasi dari birokrasi pasif menjadi layanan publik yang aktif. Kepemimpinan baru dari kota dan provinsi hasil penggabungan akan diumumkan 30 Juni, dan sistem pemerintahan baru akan berjalan penuh mulai awal Juli.
Dalam waktu dekat, Majelis Nasional juga akan memberikan suara atas amandemen konstitusi, yang akan menghapus satu tingkat administrasi, yakni distrik. Struktur pemerintahan akan disederhanakan menjadi dua tingkat, yakni provinsi dan komune.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jalankan Instruksi Prabowo, Kementerian Ini Pangkas Perdin hingga ATK
