6 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengeluhkan tata ruang di Indonesia yang berantakan dan menjadi salah satu penyebab timbul korban jiwa saat bencana banjir atau longsor melanda.
Menurutnya, pengelolaan tata ruang di Indonesia carut-marut karena di area yang seharusnya tidak boleh ada hunian, malah ada izin mendirikan bangunan.
"Ada banyak perumahan di bantaran kali di Indonesia ini. Permasalahannya di kelola tata ruang. Ada area yang tak layak ditempati tapi izin bangunan bisa berdiri. Ini soal," tukas Lasarus memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi V DPR RI dengan BMKG dan BASARNAS di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia lalu meminta Kepala BMKG dan Kepala Basarnas agar mendorong dan menekankan pentingnya pengelolaan tata ruang dalam setiap rapat-rapat pemerintahan.
"Kita selalu menyelesaikan setelah bencana. Harusnya bagaimana menghindari andaikata banjir tidak ada korban, kalau longsor tidak ada bangunan di situ," sambungnya.
Selain itu, Lasarus menyinggung rendahnya area tutupan kawasan hutan di Pulau Jawa hingga memprihatinkan, di bawah batas dalam Undang-Undang.
"Tutupan kawasan hutan di Pulau Jawa tinggal tidak lebih dari 15% padahal UU harus di atas 30%. Ini juga soal!" tegasnya di dalam pembukaan RDP tersebut.
Lebih lanjut ia mengajak para pemangku kepentingan untuk berani mengurai masalah tata kelola ruang hingga lingkungan guna menangani potensi korban bencana yang besar.
"Jadi, memang ini bukan masalah ringan tapi berani mengurai. Potensi bencana, perubahan tata ruang, perubahan cuaca ekstrem meningka, dan potensi korban meningkat," ucapnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Peringatan BMKG: Hujan Ekstrem-Angin Kencang Mengintai RI Tanggal Ini
