9 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (kg) Satu Harga nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bukan lagi Pemerintah Daerah (Pemda).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan dalam penentuan HET LPG 3 Kg Satu Harga itu, pemerintah akan mempertimbangkan jumlah suplai LPG dalam negeri.
"Ini (harga) ditetapkan oleh pemerintah, karena ini LPG Satu Harga maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
LPG 3 Kg Satu Harga diupayakan untuk bisa menghadirkan rasa keadilan, di mana, masyarakat yang berhak bisa mengakses LPG subsidi tersebut.
"Justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah. Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah, jadi untuk ke depan mana yang bisa disiapkan," imbuhnya.
Asal tahu saja, rencana kebijakan LPG 3 Kg Satu Harga akan tertuang melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.
Khusus pada sistem pengawasannya, badan usaha milik negara (BUMN) melalui PT Pertamina Patra Niaga akan turun mengawasi implementasi kebijakan satu harga tersebut.
"Ini kan untuk pengadaan LPG ini kan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga. Jadi bagaimana volume penyediaan itu kan selama ini untuk BBM kan sudah dilakukan oleh BPH migas. Tapi untuk ke depan ya kita juga harus melihat bagaimana pengawasan di lapangan," imbuhnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Bisa Dapat LPG 3 Kg, Pengecer Bakal Diubah Jadi Sub Pangkalan
