1 day ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Jepang memberi warning ke China, Rabu (7/1/2026). Tokyo mendesak Beijing untuk mencabut kontrol ekspor lebih ketat ke negeri itu.
Sebelumnya, Selasa, Kementerian Perdagangan China memutuskan untuk memperkuat kontrol ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang, seraya menyebut pemberlakuan segera. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan nama barang-barang spesifik meski China mengklasifikasikan sebagai hal "sensitif" seperti bioteknologi, kedirgantaraan, dan telekomunikasi.
Ini menjadi eskalasi terbaru konflik kedua negara sejak November. Kala itu Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengisyaratkan Negeri Sakura mungkin akan menerjunkan militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan, yang bagi China adalah provinsinya meski memiliki pemerintahan sendiri.
Mengutip AFP, Sekretaris Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, mengatakan memprotes dan menuntut penarikan tindakan-tindakan tersebut. Ia menyampaikan langsung protes ke wakil kepala misi kedutaan besar China, Shi Yong.
"Tindakan-tindakan ini menyimpang secara signifikan dari praktik internasional, sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan," tegasnya disampaikan Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, konsultan risiko global Teneo mengatakan bahwa kata-kata China dalam tekanan terbaru ke Jepang sebenarnya "ambigu". Ia meyakini ini dimaksudkan untuk menekan Takaichi agar mengambil sikap yang lebih lunak terhadap China.
"Pernyataan singkat dari Kementerian Perdagangan China tidak jelas, dan dampak dari langkah-langkah baru tersebut dapat berkisar dari hampir sepenuhnya simbolis hingga sangat mengganggu," katanya.
"Dengan memicu kekhawatiran di Jepang tentang ketersediaan input industri penting dari China yang berkelanjutan, pengumuman tersebut memberikan tekanan langsung pada Takaichi untuk menawarkan konsesi," jelasnya.
"Skenario yang masuk akal adalah bahwa Kementerian Perdagangan awalnya menolak sejumlah kecil permohonan lisensi, hanya menciptakan gangguan rantai pasokan kecil tetapi menandakan potensi kerusakan yang lebih luas di masa depan kecuali Tokyo mengambil tindakan konsiliasi," kata Teneo.
Ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, mengatakan dampak pada ekonomi Jepang akan "sangat parah" jika China memasukkan logam tanah jarang dalam kontrol ekspor. Ia memperkirakan bahwa larangan tiga bulan dapat merugikan negara sebesar 660 miliar yen (sekitar Rp 4,21 miliar) dan mengurangi produk domestik bruto (PDB) negara sebesar 0,11%.
Di Desember, China mengirim sinyal kemarahan kepada Jepang dengan menjatuhkan sanksi terhadap mantan pejabat tinggi militernya, Shigeru Iwasaki. Ini menyusul perannya sebagai penasihat pemerintah Taiwan.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
