3 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Pemerintah Inggris menyerahkan Kepulauan Chagos kepada Mauritius membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump gusar secara terbuka mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk tidak melanjutkan langkah tersebut. Trump memperingatkan bahwa keputusan itu merupakan "kesalahan besar" dan berisiko melemahkan posisi strategis Inggris serta sekutunya.
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai tahun lalu, Inggris akan menyerahkan kendali atas British Indian Ocean Territory (BIOT) atau Wilayah Samudra Hindia Britania Raya kepada Mauritius. Namun, Inggris tetap menyewa pulau terbesar di gugusan tersebut, Diego Garcia, selama 99 tahun untuk mempertahankan operasional pangkalan militer gabungan AS-Inggris yang berada di sana.
Awal bulan ini, Trump sempat melunakkan kritiknya dengan menyebut rencana tersebut sebagai kesepakatan "terbaik" yang dapat dicapai Starmer. Departemen Luar Negeri AS bahkan menyatakan secara resmi mendukung langkah Inggris melanjutkan perjanjian dengan Mauritius.
Namun nada Trump berubah kembali pada Rabu (18/2/2026) melalui unggahan di platform Truth Social.
"Hubungan kami dengan Inggris adalah hubungan yang kuat dan berpengaruh, dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi Perdana Menteri Starmer sedang kehilangan kendali atas pulau penting ini karena klaim dari entitas yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Menurut kami, klaim tersebut bersifat fiktif," tulis Trump.
Trump juga mengaitkan Diego Garcia dengan ketegangan global, khususnya terkait Iran. Ia menyatakan bahwa jika Teheran tidak mencapai kesepakatan damai dengan Washington, maka fasilitas militer di kawasan itu bisa menjadi krusial.
"Mungkin perlu bagi Amerika Serikat untuk menggunakan Diego Garcia," tulisnya, serta RAF Fairford di Gloucestershire untuk "melenyapkan potensi serangan dari rezim yang sangat tidak stabil dan berbahaya, serangan yang berpotensi ditujukan kepada Inggris, serta negara-negara sahabat lainnya".
Trump menegaskan bahwa Starmer tidak seharusnya mempertaruhkan kendali atas Diego Garcia melalui skema sewa jangka panjang.
"Tanah ini tidak boleh diambil dari Inggris dan, jika itu dibiarkan terjadi, hal tersebut akan menjadi noda bagi sekutu besar kami. Kami akan selalu siap, bersedia, dan mampu berjuang untuk Inggris, tetapi mereka harus tetap kuat dalam menghadapi 'wokeisme' dan berbagai masalah lain yang dihadapi," kata Trump.
Bulan lalu, Trump bahkan menyebut penyerahan kedaulatan tersebut sebagai "tindakan kebodohan besar".
Pernyataan terbaru Trump muncul hanya sehari setelah Departemen Luar Negeri AS menyatakan "mendukung keputusan Inggris untuk melanjutkan perjanjiannya dengan Mauritius terkait Kepulauan Chagos".
Ketika ditanya mengenai unggahan terbaru Trump, juru bicaranya, Karoline Leavitt, mengatakan unggahan tersebut harus dipahami sebagai kebijakan pemerintahan Trump. "Itu langsung berasal dari sumber utamanya," katanya.
Reaksi Politik Inggris
Di Inggris, kritik Trump dimanfaatkan oleh oposisi. Menteri Luar Negeri Bayangan dari Partai Konservatif, Priti Patel, menyatakan bahwa Trump telah sekali lagi secara terbuka menegur Keir Starmer dan pemerintahannya atas penyerahan Chagos yang keliru, tidak perlu, dan mahal. Menurutnya, ini adalah penghinaan total bagi Starmer.
Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat Liberal, Ed Davey, menilai perubahan sikap Trump sebagai bukti pendekatan Starmer tidak akan berhasil.
Ia menyebut sikap Trump menunjukkan mengapa pendekatan Starmer "ditakdirkan untuk gagal".
"Inggris tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat selama Trump berada di Gedung Putih. Sudah waktunya memperkuat hubungan dengan sekutu yang bisa kita andalkan, dimulai dengan para tetangga kita di Eropa," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah Inggris tetap mempertahankan kesepakatan tersebut. Juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris menyatakan, "Kesepakatan untuk mengamankan pangkalan militer gabungan Inggris-AS di Diego Garcia sangat penting bagi keamanan Inggris dan sekutu-sekutu utama kami, serta untuk menjaga keselamatan rakyat Inggris."
"Kesepakatan yang telah kami capai adalah satu-satunya cara untuk menjamin masa depan jangka panjang pangkalan militer vital ini," tambahnya.
Nasib Chagossian
Di tengah perdebatan diplomatik, otoritas Inggris pada Rabu mengeluarkan perintah pengusiran terhadap empat warga Chagossian yang mendarat awal pekan ini di Île du Coin, bagian dari atol Peros Banhos, dalam upaya mempersulit rencana transfer wilayah tersebut. Dokumen yang dilihat Reuters menyebutkan mereka berada di wilayah itu secara tidak sah dan akan dipindahkan.
Perintah itu memperingatkan bahwa pelanggaran dengan kembali ke wilayah tersebut akan menjadi tindak pidana dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara dan denda 3.000 poundsterling.
Adapun kesepakatan Inggris-Mauritius ditentang sebagian warga Chagossian yang menuduh Mauritius mengabaikan mereka selama puluhan tahun, tudingan yang dibantah Mauritius. Sekitar 2.000 warga Chagossian dipaksa meninggalkan kepulauan tersebut pada 1960-an dan 1970-an dan direlokasi terutama ke Mauritius dan Inggris. Banyak di antara mereka menuntut hak untuk kembali ke tanah kelahiran.
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial juga mendesak Inggris dan Mauritius agar tidak meratifikasi perjanjian 2025 tersebut karena dinilai berisiko melanggengkan pelanggaran hak historis.
Menanggapi aksi pendaratan tersebut, juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris mengatakan pemerintah Inggris mengakui pentingnya pulau-pulau tersebut bagi komunitas Chagossian dan sedang bekerja sama dengan Mauritius untuk melanjutkan program kunjungan warisan ke Kepulauan Chagos.
"Aksi ilegal dan tidak aman seperti ini bukanlah cara untuk mencapainya," katanya. "Kapal tersebut tidak menimbulkan risiko keamanan terhadap Diego Garcia."
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
