1 hour ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membocorkan potensi gelombang penutupan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan.
Menurutnya, ada sekitar 10 perusahaan di sejumlah sektor industri yang berpotensi menghentikan operasional akibat tekanan biaya produksi dan dampak perang global yang berkepanjangan.
Hal itu disampaikan Said Iqbal saat merespons bantahan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) terkait isu ancaman PHK massal di sektor industri.
"Semua pengusaha juga kalau bisa kan jangan PHK, jadi nggak mungkin dia akan mengatakan PHK," kata Said Iqbal kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia mengatakan, potensi penutupan perusahaan itu tersebar di sejumlah wilayah industri utama di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten hingga sebagian DKI Jakarta.
"Kita tunggu tiga bulan ke depan, ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik yang akan tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di DKI," ujarnya.
Said Iqbal menilai, ancaman tersebut tidak lepas dari dampak perang global yang hingga kini masih berlanjut dan memicu kenaikan biaya energi bagi industri. "Itu kemungkinan akibat perang kalau masih berlanjut. Karena biaya energi kan tinggi," ucap dia.
Said Iqbal tidak merinci identitas perusahaan yang dimaksud. Namun, ia mengisyaratkan tekanan terhadap sektor padat karya saat ini semakin berat, terutama industri yang sangat bergantung pada biaya energi dan permintaan ekspor.
Sebelumnya, isu PHK massal memang menjadi perhatian di tengah perlambatan industri manufaktur nasional. Sejumlah sektor seperti tekstil, garmen hingga baja disebut menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan pasar, serbuan produk impor murah, dan kenaikan biaya produksi.
Belum lama ini, PT Krakatau Osaka Steel (KOS) juga dikabarkan menghentikan produksi dan bersiap menutup operasional pada Juni 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan bertambahnya gelombang PHK di sektor industri dalam negeri.
(hoi/hoi)
Add
as a preferred
source on Google
