5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mempercepat penguatan sistem keamanan pangan nasional seiring besarnya dampak ekonomi dan kesehatan yang ditimbulkan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menegaskan, isu keamanan pangan kini menjadi prioritas lintas sektor. Hal ini tidak lepas dari tingginya kerugian ekonomi yang muncul akibat lemahnya pengawasan dan sistem yang belum terintegrasi sepenuhnya.
"Keamanan pangan ini menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan jaminan kualitas dan keamanan pangan," kata Nani dalam CNBC Indonesia Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Senin (27/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan yang disusun pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif untuk mencegah risiko yang lebih besar di masa depan.
"Intinya ada tiga hal yang diatur, yaitu mencegah pangan tidak aman dikonsumsi masyarakat, memperkuat pengawasan secara terpadu, dan melakukan mitigasi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan," jelasnya.
Di tingkat global, masalah keamanan pangan juga menimbulkan kerugian besar. Data Bank Dunia menunjukkan angka kerugian mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun, yang sebagian besar berdampak pada negara berkembang.
Kondisi tersebut tercermin di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor kesehatan, tetapi juga menjalar ke sektor ekonomi seperti UMKM, ekspor, hingga pariwisata.
"Kerugian secara makro di Indonesia bisa mencapai 20 sampai 30 triliun rupiah per tahun, termasuk karena UMKM tutup, ekspor ditolak, pariwisata turun, dan produktivitas tenaga kerja menurun," ungkapnya.
Dampak Kesehatan Pangan Tidak Aman
Selain kerugian ekonomi, risiko kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak penyakit yang muncul akibat pangan tidak aman, termasuk yang menyerang kelompok rentan.
"Dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian Rp2,4-3,1 triliun per tahun," kata Nani.
Data tersebut hanya mencakup biaya biaya pengobatan KLB keracunan pangan, merupakan hasil Kajian Litbang Kemenkes tahun 2022.
Tak berhenti di situ, sambungnya, keracunan pangan juga memicu kerugian lanjutan lain.
Nani mengutip data WHO yang mencatat kerugian akibat pangan tidak aman.
"Dampaknya cukup besar. Rata-rata 1,6 juta orang sakit per tahun. Jadi, perlu diingatkan. Banyak jenis penyakit, anak di bawah 5 tahun terdampak, terkena penyakit akibat bawaan pangan," ujar Nani.
Menurut WHO, sambungnya, dampak kesehatan akibat makanan tidak aman memicu munculnya 200 jenis penyakit, mulai dari diare sampai kanker.
Dan, memicu kematian bagi setidaknya 340 anak usia sampai 5 tahun akibat penyakit bawaan pangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar penguatan sistem pengawasan lintas sektor.
"Kita ingin memastikan pengawasan keamanan pangan berjalan secara terpadu dan tidak tumpang tindih antar lembaga," tutup Nani.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
