12 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Investor, sudah siapkah menyambut Sell in May & Go Away? Fenomena Sell in May & Go Away adalah pepatah yang mengacu pada kinerja saham yang secara historis lebih lemah dari bulan Mei hingga Oktober.
Pasar saham Tanah Air pun bersiap menyambut hari pertama perdagangan di periode Mei 2025. Memasuki periode bulan tersebut, investor mau tak mau harus bersiap untuk menyambut fenomena Sell in May and Go Away yang cenderung akan mengalami penurunan. Apalagi selama periode April, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan, sehingga patut di waspadai adanya koreksi setelah kenaikan pesat.
Sepanjang periode April 2025, IHSG mencatatkan kenaikan 3,93% dan bertengger di level 6.766,8 pada Rabu (30/4/2025). Sepanjang Mei, IHSG mencatatkan 10 hari penguatan dan enam hari penurunan.
Sementara itu, jika melihat secara historis, IHSG selama 10 tahun terakhir di periode Mei dominan mencatatkan pelemahan, hanya di tahun 2015 dan 2020 IHSG menguat di periode Mei.
Foto: stockbit
Melihat penguatan IHSG pada periode Maret dan April 2025, mendorong potensi IHSG harus rehat sejenak di periode Mei 2025, mengingat terdapat beberapa sentimen yang kemungkinan akan menjadi kabar buruk untuk pasar saham di sepanjang Mei 2025.
Demo Hari Buruh
Pada Kamis (1/5/2025), para buruh Tanah Air melakukan aksi demonstrasi di beberapa daerah mulai dari Jabodetabek, Purwakarta, Karawang, Serang, Cilegoh, Yogyakarta hingga Medan. Aksi demonstrasi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyampaikan dalam orasinya terkait kekhawatiran kaum buruh terhadap adanya perang dagang hingga menyebabkan krisis ekonomi. Dia menyebut Indonesia bisa ikut menerima dampak sampai memiliki pengaruh terhadap nasib para buruh.
Sunarno juga mengatakan sampai saat ini pemerintah masih belum bisa melakukan pencegahan atas situasi krisis yang menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh. Dia menyebut Omnibus law atau UU Cipta Kerja yang ada saat ini justru membuat kaum buruh semakin mudah kena PHK.
Adapun tuntutan yang dibawa oleh massa aksi Gebrak diantaranya:
1. Cabut UU Cipta Kerja beserta PP turunannya, Lawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan Pro Buruh, dan berikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh.
2. Sahkan RUU PRT sekarang juga, Berikan Jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga, Hapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir, jamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan, dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migrant.
3. Hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, Jalankan reforma agraria sejati: berikan tanah dan teknologi pertanian bagi petani kecil.
4. Hentikan Proyek-Proyek PSN yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, Sahkan RUU Masyarakat demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan Masyarakat Adat di seluruh penjuru negeri.
5. Cabut UU TNI, Tolak Militer Masuk Kampus, Pabrik dan Desa, Tolak Militer Campur Tangan Urusan Sipil, Kembalikan Militer Ke Barak.
Utang Jatuh Tempo
Diketahui, utang jatuh tempo pada tahun ini sebesar Rp 800,33 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN)Rp 705,5 triliun dan pinjaman Rp 94,83 triliun. Lebih tinggi dari catatan pada 2024 silam, yaitu senilai Rp 434,29 triliun, terdiri dari SBN Rp 371,8 triliun, dan pinjaman Rp 62,49 triliun.
Jadwal pembayaran utang jatuh tempo pada periode Mei 2025 pun terpantau lebih tinggi dari periode April 2025.
Berdasarkan jadwal pembayaran utang jatuh tempo pemerintah, pada April 2025 sebesar Rp 22 triliun, Mei Rp 42,4 triliun, dan Juni mencapai Rp 178,9 triliun yang menjadi nilai tertinggi pembayaran utang sepanjang tahun ini.
Selanjutnya, pembayaran utang akan berlangsung pada Juli sebesar Rp 34,7 triliun, Agustus Rp 105,3 triliun, September Rp 50,7 triliun, Oktober Rp 100,7 triliun, November Rp 28,7 triliun, dan Desember sebesar Rp 32,1 triliun.
Namun, pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan beberapa strategi untuk membayar utang jatuh tempo pada 2025 yang jauh lebih tinggi dari catatan pada 2024 silam.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, salah satu strategi menunaikan utang jatuh tempo itu ialah dengan melalui mekanisme pertukaran SBN jatuh tempo secara bilateral (debt switch). Salah satunya ialah SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia.
"Kita telah melakukan kesepakatan dengan BI terkait SBN pembiayaan Covid yang dibeli atau dipegang BI yang akan jatuh tempo 2025 ini. BI dan pemerintah sudah sepakat melakukan debt switch," kata Suminto dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/1/2025).
Bilateral debt switch dengan Pemerintah dilakukan atas SBN yang berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia pada 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia (SKB II) pada 20 Juli 2020, yang akan jatuh tempo pada 2025.
Mekanisme debt switch ini dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal Pemerintah.
Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.
Selain strategi debt switch, Suminto menegaskan, pemerintah juga masih memiliki dana yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa dari defisit APBN 2024 yang terjaga rendah di level 2,29% dari PDB. Total Silpa pada 2024 sebesar Rp 45 triliun.
Ia menegaskan, Silpa ini pun juga akan memperkuat akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah juga juga dapat digunakan untuk tahun anggaran berjalan. Total SAL yang dipegang pemerintah per 2023 senilai Rp 459,5 triliun. SAL itu sendiri merupakan akumulasi dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dengan ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan.
Strategi terakhir, pemerintah juga telah menarik utang terlebih dahulu untuk menutup kebutuhan anggaran pada 2025. Mekanisme itu dikenal dengan istilah prefunding. Total prefunding yang telah dilakukan pemerintah pada 2024 untuk pembiayaan tahun anggaran 2025 sekitar Rp 85 triliun.
Ekonomi AS Menyusut
Ekonomi Amerika Serikat (AS) berkontraksi dalam tiga bulan pertama tahun 2025 karena lonjakan impor di awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump saat ia melancarkan perang dagang yang berpotensi merugikan.
Produk domestik bruto, jumlah semua barang dan jasa yang diproduksi dari Januari hingga Maret, turun pada kecepatan tahunan 0,3%, menurut laporan Departemen Perdagangan Rabu (30/4/2025) yang disesuaikan dengan faktor musiman dan inflasi. Ini adalah kuartal pertama pertumbuhan negatif sejak Q1 tahun 2022.
Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones telah mencari keuntungan sebesar 0,4% setelah PDB naik sebesar 2,4% pada kuartal keempat tahun 2024. Namun, selama beberapa hari terakhir beberapa ekonom Wall Street mengubah pandangan mereka menjadi pertumbuhan negatif, sebagian besar karena peningkatan impor yang tidak terduga karena perusahaan dan konsumen berusaha untuk mengatasi tarif Trump yang diterapkan pada awal April.
Memang, impor melonjak 41,3% untuk kuartal tersebut, didorong oleh peningkatan barang sebesar 50,9%, untuk pertumbuhan terbesar di luar pandemi Covid sejak 1974. Impor mengurangi PDB, jadi kontraksi pertumbuhan mungkin tidak dipandang negatif mengingat potensi tren untuk berbalik pada kuartal berikutnya. Impor turun lebih dari 5 poin persentase dari pembacaan utama. Ekspor naik 1,8%.
Perlambatan belanja konsumen dan penurunan tajam dalam pengeluaran federal juga berkontribusi pada angka PDB yang lemah di tengah upaya Elon Musk di Departemen Efisiensi Pemerintah.
Belanja konsumen melambat selama periode tersebut tetapi masih positif. Pengeluaran konsumsi pribadi meningkat 1,8% untuk periode tersebut, kenaikan triwulanan paling lambat sejak Q2 tahun 2023 dan turun dari kenaikan 4% pada triwulan sebelumnya. Namun, laporan terpisah menunjukkan bahwa pengeluaran naik 0,7% pada bulan Maret, lebih tinggi dari estimasi 0,5%.
Selain itu, investasi domestik swasta melonjak selama periode tersebut, naik 21,9%, terutama didorong oleh lonjakan belanja peralatan sebesar 22,5% yang juga dapat didorong oleh tarif.
Pengeluaran pemerintah federal turun 5,1% untuk triwulan tersebut, memangkas sekitar sepertiga poin persentase dari PDB.
Laporan tersebut muncul menjelang langkah-langkah tidak pasti berikutnya untuk kebijakan perdagangan Trump.
Inflasi AS lebih tinggi
Laporan tersebut memberikan sinyal silang bagi The Federal Reserve (The Fed) menjelang pertemuan kebijakannya minggu depan. Sementara angka pertumbuhan negatif mungkin mendorong bank sentral untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga, pembacaan inflasi dapat membuat para pembuat kebijakan berpikir ulang.
Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, ukuran inflasi yang disukai Fed, membukukan kenaikan 3,6% untuk kuartal tersebut, naik tajam dari kenaikan 2,4% pada Q4. Tidak termasuk makanan dan energi, PCE inti naik 3,5%. Pejabat Fed menganggap pembacaan inti sebagai pengukur tren jangka panjang yang lebih baik.
Pembacaan terkait yang dikenal sebagai indeks harga berbobot berantai, yang disesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan faktor-faktor lain, naik 3,7%, jauh di atas estimasi 3%.
Departemen Perdagangan melaporkan di pagi hari bahwa indeks harga PCE pada bulan Maret sedikit berubah. Pembacaan inflasi tahunan utama adalah 2,3% untuk bulan tersebut, sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, sementara inti berada di 2,6%, seperti yang diperkirakan.
Pasar masih memperkirakan penurunan suku bunga pada pertemuan bulan Juni dan total empat langkah pada akhir tahun, sebuah indikasi potensial bahwa Fed akan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada inflasi.
Pada hari Rabu (30/4/2025), Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan bahwa indeks biaya ketenagakerjaan naik 0,9% pada kuartal pertama, sesuai dengan ekspektasi.
Sementara ekonomi masih menambah lapangan kerja dan konsumen masih berbelanja, laporan PDB meningkatkan bahaya resesi dan taruhan bagi Trump saat ia menegosiasikan kesepakatan dengan mitra dagang AS.
Aturan praktis tradisional untuk resesi adalah dua kuartal negatif berturut-turut, meskipun penengah resmi, Biro Riset Ekonomi Nasional, menggunakan definisi "penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang menyebar ke seluruh ekonomi dan berlangsung lebih dari beberapa bulan."
Pasar selanjutnya akan mencari data penggajian nonpertanian BLS, yang akan dirilis pada hari Jumat. Perusahaan pemrosesan penggajian ADP melaporkan pada hari Rabu bahwa perekrutan swasta hanya naik 62.000 pada bulan April.
Data Ekonomi Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) pekan depan akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025. Data ini sangat penting karena mencerminkan aktivitas ekonomi selama Ramadan hingga Lebaran. Jika data kuartal I-2025 buruk maka ekonomi Indonesia bisa melaju lebih lambat ke depan.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(saw/saw)
