3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangi nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Seusai acara penandatangan yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan, Purbaya mengatakan, salah satu poin utama penguatan kerja sama pertukaran data ini terkait dengan Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara.
"Nanti automatic blocking system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar nanti beliau (menteri kehutanan) informasi ke saya lebih cepat, nanti beliau akan blok, enggak bisa produksi sampai dia bayar pajaknya," kata Purbaya, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesepakatan yang ditetapkan dalam penandatangan memorandum of understanding (MoU) itu. Namun, secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.
"Terus nanti penguatan basis pajak dan penguatan fiskal serta lain-lain. Nanti data fiskal keakuratannya kita tingkatkan dengan kerja sama yang lebih erat," tegas Purbaya.
"Sebelumnya sudah ada kerja sama, tapi ya biasalah ada kendala sana sini, jadi dengan di tanda tangan nota kesepahaman ini artinya ke depan akan lebih lancar lagi," ucapnya.
Purbaya mengklaim, potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar. Namun, ia belum berani mengungkapkan besarannya meski sempat menyebut bisa mencapai ratusan triliun.
"Kita hitung berapa ya, kita belum bisa sebutkan angkanya. Hitung-hitungannya ada tadi,t api nantilah. Kalau miliaran rupiah gue gak usah ke sini, besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik, ini sedang kita kembangkan jadi saya gak mau ngomong sembarangan," papar Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Program Baru Kemenkeu Kejar Setoran Negara 2026, Anggarannya Rp1,99 T
