3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PP Properti Tbk. (PTPP) melaporkan perkembangan realisasi rencana pemulihan kondisi perusahaan atau penyebab suspensi. Manajemen PP Properti menyampaikan bahwa proses utama pemulihan telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama terkait penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahap pertama, PTPP berhasil menuntaskan proses homologasi yang difasilitasi dan didampingi oleh Tim Pengurus PKPU, PPRO, konsultan, serta penasihat keuangan. Homologasi tersebut telah dicapai pada 17 Februari 2025.
"Sehingga status PKPU Perseroan resmi dicabut dan hasilnya telah berkekuatan hukum tetap," tulis manajemen, Selasa (30/12).
Capaian ini menandai penyelesaian penuh tahapan pertama dengan tingkat progres mencapai 100%.
Selain itu, Perseroan juga melaporkan perkembangan terkait rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang ditargetkan berlangsung pada Triwulan II 2026.
RUPO ini bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan agar selaras dengan putusan homologasi.
Hingga saat ini, PP Properti telah mengajukan surat permohonan kepada Wali Amanat. Namun demikian, terdapat tanggapan dari Wali Amanat terkait penundaan pelaksanaan RUPO hingga proses diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai. Progres tahapan ini tercatat sebesar 50%.
Di sisi lain, manajemen juga menyampaikan bahwa PTPP juga tengah melakukan penyesuaian atas besaran nilai serta jadwal pembayaran bunga dan pokok instrumen obligasi dan Medium Term Notes (MTN).
Manajemen menyampaikan, PP Properti telah melakukan korespondensi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) guna mengajukan permohonan penyesuaian sesuai dengan hasil putusan homologasi.
Realisasi atas tahapan ini telah mencapai 60% dengan target penyelesaian pada Triwulan II 2026.
(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
