4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengembangkan proyek yang dinilai bisa menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar memasak. Salah satunya yakni dengan gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG RI yang jumlahnya cukup besar.
"Sementara ini, kita sudah merencanakan beberapa hal. Jadi poinnya untuk DME itu adalah yang pertama untuk menggantikan LPG yang kita impor," kata Tri saat ditemui usai acara CNBC Indonesia Mining Forum di Jakarta, dikutip Rabu (19/3/2025).
Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, penggunaan DME juga untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih, serta mempercepat industrialisasi batu bara di dalam negeri.
"Yang kedua, untuk energi lebih bersih. Yang ketiga untuk industrialisasi batu bara itu sendiri," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah sudah menyiapkan setidaknya 21 proyek hilirisasi di dalam negeri. Proyek tersebut menelan biaya US$ 40 miliar. atau Rp 656 triliun (kurs Rp 16.400 per dolar AS).
Dari 21 proyek hilirisasi tersebut, Tri sempat menyebut terdapat 4 proyek hilirisasi DME, 1 proyek hilirisasi besi, 1 proyek hilirisasi alumina, 1 proyek hilirisasi aluminium, 2 proyek hilirisasi tembaga, dan 2 proyek hilirisasi nikel.
Nah, nilai investasi dari proyek hilirisasi yang terbesar adalah proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Yang diperkirakan mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 180 triliun (asumsi kurs Rp 16.450 per US$).
"Paling gede DME, DME-nya 4. DME-nya 4 itu sekitar US$ 11 miliar," kata Tri ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (5/3/2025).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga sempat mengatakan bahwa proyek ini nantinya akan diprioritaskan untuk digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, pemerintah juga akan mendorong opsi kerja sama antara BUMN dengan badan usaha swasta.
"Ini kan prioritas kita berikan kepada BUMN. Tapi, kalau ini untuk BUMN itu ada keterbatasan, ya mungkin kita dorong ini akan ada joint venture antara BUMN dan badan usaha," kata Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (14/3/2025).
Yuliot menekankan pentingnya memastikan komitmen badan usaha sejak awal agar proyek DME ini dapat berjalan sesuai rencana. Ia lantas menyinggung pengalaman sebelumnya dengan Air Products, perusahaan asal Amerika Serikat yang sempat berminat dalam proyek ini namun batal.
"Jadi, kalau Air Products kemarin itu kan juga agak lama proses kita. Mereka minta ada jaminan penjualan, pasokan. Itu kan pada saat itu mereka minta keputusan, kita agak terlambat. Jadi, sehingga ini momennya itu lewat. Jadi, kita tidak mau kehilangan momen," katanya.
(wia)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Wamen Investasi Blak-blakan Soal Hilirisasi Batubara
Next Article Penasihat Prabowo Ungkap Alasan AS Cabut dari Proyek Kebanggaan Jokowi
