Ombudsman Bertemu Bos BGN, Sepakat Program MBG Prabowo Perlu Perbaikan

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Ombudsman Indonesia Yeka Hendra Fatika telah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayan. Kedua membicarakan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menuai banyak polemik dan masalah terjadi. Seperti soal keracunan massal yang terjadi di pada ratusan peserta MBG di Bogor, Jawa Barat. Lantas apa masalah dari program MBG dari sudut pandang Ombudsman?

"Memang diakui bahwa selama Januari sampai April 2025, kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Dadan, Rabu (14/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Yeka menambahkan ada beberapa isu yang didiskusikan bersama Dadan secara mendalam. Misalnya isu peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Yeka, persoalan MBG yang ada saat ini seharusnya dapat diselesaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang dari BGN sejak Desember tahun lalu. Sehingga pada Januari lalu program dapat dimulai dengan optimal.

"Artinya dari prosedur yang SOP-nya telah ditetapkan oleh BGN, harapannya persoalan anggaran sudah selesai Desember 20w4," ujarnya.

Pihaknya juga menampik bahwa program ini tidak dapat dihentikan hanya dalam sebulan saja, karena bobot politiknya sudah sangat tinggi.

"Tetapi kan anggaran diselesaikan setelah Desember, harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu, sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu di-setop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ungkap Yeka.

Oleh karena itu, dengan evaluasi yang telah dilakukan dan terus dilakukan, dapat dipastikan mulai bulan ini hingga beberapa bulan kedepan tidak ada lagi persoalan masalah anggaran.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, BGN ya intinya di lapangan itu satu pemilik, antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu, ternyata ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya lagi.

Ombudsman juga mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mencegah isu kualitas makanan agar kejadian keracunan tidak lagi terjadi kedepannya.

(chd/wur)

Next Article Makan Bergizi Gratis Jalan 6 Januari 2025, 937 Dapur Siap Ngebul!