2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi jumbo untuk mempercepat transisi menuju energi hijau dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kebutuhan dana mencapai US$ 19 miliar atau sekitar Rp 340 triliun setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan investasi jumbo tersebut tidak lain untuk mengejar target pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) yang telah dicanangkan pemerintah. Kebutuhan dana tersebut dinilai penting untuk mencegah dampak krisis iklim.
"Kebutuhannya memang tidak kecil teman-teman, Ibu Bapak sekalian, karena kebutuhan untuk pengembangan 10 tahun yang akan datang, kita membutuhkan dana investasi hampir US$ 190 miliar. Atau kurang lebih Rp 3.400 triliun. Yang mana artinya setiap tahun kita harus menyiapkan investasi hampir US$ 19 miliar," papar Eddy dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dikutip Selasa (30/12/2025).
Kebutuhan pendanaan tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Indonesia memiliki target untuk menambah kapasitas pembangkit listrik secara masif hingga tahun 2034, di mana mayoritas porsinya akan bersumber dari energi baru terbarukan.
"Sampai dengan tahun 2034 kita sudah berkomitmen kita akan membangun hampir 70 Giga Watt (GW) pembangkit baru, di mana di antaranya 52 GW itu datang dari energi baru dan energi terbarukan," jelasnya.
Selain itu, investasi jumbo tersebut dinilai akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Pihaknya memperhitungkan, potensi penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau serta kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melalui pengembangan ekonomi karbon.
"Tetapi dampaknya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, green jobs tercipta hampir 1,7 juta. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDB kita. Nah kemudian mendorong juga terciptanya sebuah ekonomi baru yaitu ekonomi karbon yang saat ini sudah bisa kita kembangkan secara cepat karena kita sudah memiliki payung hukumnya yaitu Perpres 110 tahun 2025," tambahnya.
Dia menilai, Indonesia harus bergerak cepat dan tidak boleh lengah dalam perlombaan transisi energi global. Pasalnya, persaingan untuk mendapatkan pendanaan dan teknologi energi terbarukan semakin ketat karena negara-negara tetangga juga melakukan upaya serupa.
"Nah oleh karena itu, saya mendorong sekali bahwa kebutuhan kita untuk membangun energi terbarukan itu tidak boleh luput. Kita tidak boleh tertinggal lagi, tidak boleh lengah lagi," tandasnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
