7 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meninjau kesiapan pilot project digitalisasi program bantuan sosial (bansos) yang akan segera diluncurkan.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan enam bulan kerja kolektif lintas K/L dalam membangun dan mengembangkan GovTech serta digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
"Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien," ungkap Luhut, Jumat (4/7/2025).
Luhut, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, kembali menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, terutama dalam sistem perlindungan sosial.
Salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI, yang meliputi identitas kependudukan digital, data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform. Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman, dan mudah.
"Pada tahap awal, dua program utama yang akan menjadi fokus pilot project adalah Program Keluarga Harapan (PKH)dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional, karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik," lanjut Luhut.
Luhut mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah terlibat dalam pengembangan sistem ini. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pilot yang solid dan terkoordinasi, disertai evaluasi menyeluruh serta penyusunan rekomendasi konkret, agar model ini dapat direplikasi secara nasional dalam waktu dekat.
"Pertemuan hari ini bukan hanya sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data, guna mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," pungkas Luhut.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Nasib Program Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
