Kemenkes Ungkap Ubah Perilaku Hidup Sehat Butuh Waktu, ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menegaskan, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bukan perkara cepat. Dibutuhkan waktu panjang, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan budaya hidup sehat yang tertanam sejak anak-anak.

"Perubahan perilaku itu tidak instan. Kadang upaya edukasi dianggap seperti buang garam di lautan karena hasilnya belum terasa cepat. Tapi kalau kita berhenti sekarang, dampaknya tidak akan pernah terlihat," ujar Kepala Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Ir. Dina Agoes Soelistijani, M.Kes, di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Dina menyebut, salah satu tantangan utama Kemenkes dalam mendorong PHBS di sekolah adalah soal persepsi dan dukungan anggaran. "Kita bicara tentang pembudayaan. Hasilnya baru akan terlihat nyata di atas lima tahun. Tapi ini harus terus dilakukan," ujarnya.

Karena itu, Kemenkes mendorong keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat. Dina mencontohkan kolaborasi bersama Guardian Indonesia dan Human Initiative dalam kampanye peningkatan akses sanitasi sekolah. Ia menyebut praktik baik seperti itu bisa menjadi model yang ditiru oleh mitra lain.

"Kami akan minta izin untuk menjual, dalam tanda kutip program mereka ke mitra-mitra lain. Jadi bukan bikin model baru lagi. Tapi terapkan yang sudah terbukti berhasil," kata Dina.

Lebih lanjut, ia menyebut perguruan tinggi juga perlu dilibatkan untuk mengukur efektivitas intervensi yang dilakukan. "Kita butuh data before-after, seberapa besar dampaknya. Di situlah peran akademisi sangat penting," ujarnya.

Dalam konteks kampanye PHBS, Kemenkes punya sejumlah program seperti cuci tangan pakai sabun (CTPS) yang rutin digalakkan setiap 15 Oktober dan kampanye pencegahan stunting dengan pendekatan ABCGE, yang salah satunya menekankan perubahan perilaku.

Meski begitu, Dina mengakui penyediaan sarana seperti tempat cuci tangan bukan merupakan kewenangan utama Kemenkes. "Kami bukan lembaga penyedia infrastruktur. Tugas kami adalah membuat regulasi, mendorong pemerintah daerah, dan membangun kemitraan. Di sinilah peran swasta jadi sangat krusial," tukasnya.