9 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dituding melakukan pembantaian massal di Kordofan Utara, Sudan, yang menewaskan hampir 300 warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan hamil.
Melansir Al Jazeera pada Selasa (15/7/2025), tuduhan ini disampaikan oleh kelompok pengacara hak asasi manusia, Emergency Lawyers, di tengah eskalasi konflik bersenjata yang terus melanda wilayah barat negara tersebut.
Dalam pernyataannya, Emergency Lawyers menyebut RSF menyerang sejumlah desa pada Sabtu lalu di sekitar kota Bara, yang saat ini dikuasai pasukan paramiliter. Di Desa Shag Alnom, setidaknya 200 orang tewas dalam insiden yang digambarkan sebagai "pembantaian mengerikan". Para korban, menurut kelompok tersebut, dibakar hidup-hidup di dalam rumah atau ditembak di tempat.
"Telah terbukti bahwa desa-desa ini tidak memiliki sasaran militer. Ini menegaskan sifat kriminal dari serangan tersebut yang sepenuhnya melanggar hukum humaniter internasional," tegas Emergency Lawyers dalam pernyataan resmi, menuding pimpinan RSF sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.
Pembantaian berlanjut keesokan harinya di Desa Hilat Hamid. Sedikitnya 46 warga sipil tewas, termasuk perempuan hamil dan anak-anak.
Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 3.000 warga telah mengungsi dari Shag Alnom dan al-Kordi akibat serangan tersebut, dan kini mencari perlindungan di sekitar kota Bara.
Kekerasan brutal ini menambah panjang daftar pelanggaran HAM yang dituduhkan kepada RSF. Amerika Serikat dan berbagai organisasi internasional menuding kelompok ini telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga genosida di sejumlah wilayah Sudan.
Pemimpin RSF sendiri menyatakan akan mengadili siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Namun, dunia internasional belum melihat adanya proses akuntabilitas yang nyata sejauh ini.
Konflik bersenjata antara militer Sudan dan RSF yang pecah sejak 2023 telah memicu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Setidaknya 40.000 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 13 juta lainnya terpaksa mengungsi. Lebih dari separuh populasi Sudan kini terancam kelaparan dan rentan terhadap wabah penyakit seperti kolera.
Jaksa senior Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Nazhat Shameem Khan, menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa kantornya memiliki "alasan kuat" untuk meyakini kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang berlangsung di Darfur Barat.
"Orang-orang kekurangan air dan makanan. Pemerkosaan dan kekerasan seksual dijadikan senjata. Penculikan untuk tebusan telah menjadi praktik umum," ujar Khan dalam laporannya, menggambarkan penderitaan yang "telah mencapai titik tak tertahankan".
ICC saat ini tengah memfokuskan penyelidikannya pada kejahatan di Darfur Barat, termasuk mewawancarai korban yang melarikan diri ke Chad.
(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Perang Saudara Menggila di Negara Ini, Istana Presiden Diperebutkan
