Jreng! AS Tolak Dukung Resolusi PBB soal Kedaulatan Ukraina

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat menolak menjadi sponsor bersama dalam rancangan resolusi PBB yang memperingati tiga tahun invasi Rusia ke Ukraina, sebuah langkah yang menandai perubahan sikap signifikan dari sekutu utama Kyiv.

Menurut tiga sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters, Jumat (21/2/2025), Washington juga menolak frasa dalam pernyataan yang direncanakan oleh negara-negara G7 yang mengutuk agresi Rusia, menambah ketegangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump, yang telah berusaha menyelesaikan perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Rusia tanpa keterlibatan Kyiv.

Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara sekutu Ukraina, mengingat AS sebelumnya selalu mendukung resolusi serupa dalam dua peringatan tahunan sebelumnya.

Dengan pemungutan suara Majelis Umum PBB dijadwalkan pada Senin depan, sikap AS masih belum jelas, tetapi langkah ini dapat mengurangi tekanan internasional terhadap Moskow.

Rancangan resolusi yang disponsori lebih dari 50 negara ini menegaskan kembali dukungan terhadap integritas wilayah Ukraina dan menuntut Rusia menarik pasukannya secara penuh, segera, dan tanpa syarat.

Namun, seorang diplomat yang mengetahui proses ini mengatakan, "Saat ini, AS tidak akan menandatangani resolusi tersebut."

Sumber lain menyatakan bahwa negara-negara pendukung Ukraina kini mencari dukungan dari negara-negara Global South untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS.

Selain itu, AS juga menolak untuk menyetujui penggunaan frasa 'agresi Rusia' dalam pernyataan yang akan dikeluarkan oleh G7 pekan depan, sesuatu yang sebelumnya selalu muncul dalam dokumen resmi sejak 2022.

Seorang diplomat menyebutkan bahwa pernyataan terakhir G7 hanya menyebut 'perang Rusia yang menghancurkan di Ukraina', tanpa menyebut agresi.

Penolakan AS ini mengundang tanda tanya besar di kalangan diplomat dan analis politik, terutama karena dukungan diplomatik dan militer AS selama ini menjadi faktor kunci dalam ketahanan Ukraina terhadap invasi Rusia.

Negosiasi ala Trump

Salah satu alasan utama perubahan sikap AS adalah strategi pemerintahan Donald Trump, yang ingin mengakhiri perang dengan cepat melalui negosiasi langsung dengan Moskow.

Trump telah mengirimkan sebuah tim untuk berunding dengan Rusia di Arab Saudi pekan ini, tanpa mengikutsertakan Ukraina dalam diskusi tersebut.

Tindakan ini makin memperburuk keretakan antara Washington dan Kyiv, yang sebelumnya telah mulai terlihat setelah Zelensky menolak kesepakatan perdagangan mineral dengan AS yang akan memberikan 50% hak kepemilikan sumber daya Ukraina kepada Washington.

Seorang penasihat Trump, yang berbicara secara anonim, mengatakan, "Kami perlu membuat Zelensky kembali ke realitas."

Ini menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak lagi melihat perlawanan Ukraina terhadap Rusia sebagai prioritas utama, melainkan ingin segera mencari jalan keluar dari konflik yang semakin berkepanjangan.

Sikap AS ini menimbulkan guncangan besar dalam diplomasi internasional karena Ukraina telah mengandalkan dukungan militer dan politik dari Washington sejak perang dimulai pada 24 Februari 2022.

Dengan puluhan miliar dolar bantuan militer AS, Ukraina berhasil menahan invasi Rusia yang kini telah mencaplok sekitar 20% wilayahnya. Namun, tanpa dukungan kuat dari AS di panggung internasional, posisi Ukraina menjadi semakin rentan.

Rusia sendiri terus memperluas kendali di Ukraina timur, sementara Moskow bersikeras bahwa operasinya adalah tanggapan terhadap ancaman eksistensial dari upaya Kyiv bergabung dengan NATO.

Sebaliknya, Ukraina dan negara-negara Barat mengecam invasi ini sebagai tindakan imperialistik untuk mencaplok wilayah.

Dalam kondisi ini, keputusan AS untuk tidak lagi mendukung resolusi PBB dapat memberikan keuntungan diplomatik bagi Rusia, yang selama ini menghadapi tekanan internasional akibat invasi tersebut.

(luc/luc)

Next Article Pidato Terakhir di PBB, Ini Pesan Perpisahan Biden untuk Xi Jinping