Ibadah Haji Dibatalkan, Jemaah Diminta Pulang dari Makkah

Naskah ini merupakan bagian dari CNBC Insight, rubrik yang menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak geopolitik global pernah berdampak pada ibadah haji. Dalam sejarah, pemerintah Hindia Belanda pernah menghentikan penyelenggaraan haji ketika dunia dilanda Perang Dunia I (1914-1918). Bahkan, jemaah yang sudah berada di Makkah diminta untuk kembali pulang.

Peristiwa ini terjadi pada 1915. Saat itu konflik global meluas hingga Timur Tengah. 

Ketika itu, wilayah Hijaz, termasuk Makkah, masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah yang terlibat langsung dalam perang. Situasi tersebut membuat perjalanan haji dinilai sangat berbahaya.

"Jangan pergi ke Makkah! Pemerintah tidak dapat memikul tanggung jawab sedikit pun atas transportasi para jamaah haji," demikian pernyataan pemerintah kolonial, dikutip dari koran Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (14 Agustus 1915).

Dengan kondisi itu, pemerintah kolonial resmi menyatakan ibadah haji tidak dapat dilaksanakan pada tahun tersebut. Selain alasan keamanan, tekanan ekonomi juga memperparah keadaan.

Menurut koran Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (12 April 1915), kondisi di Makkah sangat tidak menguntungkan. Harga bahan makanan melonjak tajam, sementara nilai uang kertas Belanda anjlok hingga 50 gulden. Di saat yang sama, kelangkaan bahan baku juga terjadi.

Situasi ini juga berdampak langsung pada transportasi. Perusahaan pelayaran Belanda menghentikan operasional kapal haji akibat perang, sehingga akses menuju Jeddah praktis terputus.

Dalam buku Historiografi Haji Indonesia (2007) disebutkan, pemerintah kolonial tak hanya menghentikan keberangkatan, tetapi juga memikirkan nasib jemaah asal Nusantara yang sudah berada di Tanah Suci. Mereka, yang dikenal sebagai koloni Jawah atau Ashhab al-Jawiyyin, direncanakan untuk dipulangkan dari Jeddah dalam jumlah besar.

Menurut Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië (12 April 1915), sempat muncul perdebatan soal cara penyelamatan. Ada dua opsi yang dipertimbangkan, yakni mengirim bantuan atau mengevakuasi mereka dengan kapal perang. Pada akhirnya, opsi kedua dipilih.

"Pemerintah mengirim kapal ke Jeddah untuk mengangkut pulang sekitar 5.000 orang jemaah (mukimin) disana," ungkap buku tersebut.

Namun, keterbatasan kapal membuat proses evakuasi berjalan lambat. Banyak dari mereka terpaksa menunggu lama di Jeddah dengan biaya hidup yang terus meningkat.

Sebagian bahkan harus bertahan hidup dengan menandatangani kontrak kerja, termasuk menjadi buruh di perkebunan. Namun, kondisi paling berat dialami oleh jemaah yang tidak memiliki tiket pulang atau telah lama menetap di Hijaz

Meski begitu, di tengah situasi sulit itu, masih ada calon jemaah dari Tanah Air yang nekat berangkat. Namun, perjalanan mereka umumnya terhenti di tengah jalan karena tidak tersedianya kapal menuju Jeddah. Dan pada akhirnya nasib mereka terkatung-katung di negara orang. 

(mfa/sef)

Add as a preferred
source on Google