Heboh Sungai dan Tanggul di Bekasi Bersertifikat, Nusron Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan serius untuk menanggulangi banjir di Jawa Barat terutama di Bekasi dan Bogor, terutama terkait tanah tanggul di kawasan sungai. Menteri ATR-BPN, Nusron Wahid mengatakan bahwa tanah yang berada di badan dan sempadan sungai merupakan milik negara.

Hal ini merespons temuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dimana beberapa sungai di Jawa Barat seperti Sungai Bekasi dan Sungai Cikeas ternyata bersertifikat. Bukan hanya Dedi Mulyadi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti juga menemukan fakta bahwa tanggul-tanggul di Bekasi juga bersertifikat. 

"Sempadan dan badan sungai itu adalah tanah negara," tegas Nusron saat ditemui wartawan setelah rakortas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian PU, Bappenas, KPK, dan jajaran lain, Selasa (18/3/2025).

Tanah negara ini dimiliki oleh otoritas sungai, dan otoritas sungai bisa dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta, ataupun Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Barat.

Terkait dengan tanah di tanggul yang peruntukannya tidak sesuai, Nusron menyalahkan pihak yang menerbitkan surat perizinan tersebut. Namun, Nusron sejatinya tidak ingin mencari pihak yang bersalah.

"Nah, yang salah siapa? Kita tidak perlu usaha menunjukkan salah. Tentu yang salah adalah yang mengeluarkan surat, dong.Tapi, udahlah. Kita sekarang tidak mau cari siapa yang salah," ujarnya.

Adapun, solusi untuk mencegah agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan izin tersebut, maka Nusron memberikan solusi, di mana tanah di atas tanggul harus memiliki Hak Pengelolaan (HPL) tanah.

"Solusinya, semua tanah di atas tanggul akan di-HPL-kan atas nama pemerintah sebagai sepadan sungai.

Nusron juga mengatakan jika tanah tersebut sudah berdiri bangunan, maka pihaknya akan melakukan pendekatan, bukan melakukan penggusuran.

"Kalau ada bangunannya, tetapi tidak ada alasan kenapa dibangun, maka kami akan melakukan pendekatan. Pendekatan ya, bukan penggusuran," ungkap Nusron.

Selain pendekatan, pihaknya juga akan merelokasi bangunan atau pemukiman yang berada di tanggul sungai.

"Kalau terpaksa ya harus merelokasi mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR-BPN bersama Kemen PU dan Pemprov Jawa Barat telah menyepakati langkah strategis untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor. Fokus utama dalam upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.

"Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah, di ganti rugi sesuai dengan appraisal. Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/03/2025).

Selain menertibkan daerah sempadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan air.

"Semua langkah ini membutuhkan Pengadaan Tanah karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Sebelum Pengadaan Tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok akan selesai pertengahan April, Pengadaan Tanah selesai akhir Mei, dan pada bulan Juni proses pembangunan bisa dimulai," terang Menteri Nusron.

(chd/wur)

Next Article Nusron Wahid Jadi Menteri ATR, Mau Gebuk Mafia Tanah Pakai Cara Ini