15 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyiapkan sanksi tegas bagi pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) yang terbukti terlibat judi online (judol). Sanksi yang disiapkan berjenjang, mulai dari teguran hingga pemberhentian sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Peringatan itu disampaikan Gus Ipul setelah Kemensos menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan sekitar 1.900 pegawai Kemensos terindikasi melakukan aktivitas judi online.
"Saya ingin memberikan perhatian serius terhadap munculnya indikasi keterlibatan pegawai dalam judi online. Saya minta seluruh jajaran menjauhi praktik ini, jangan sekali-kali mencoba apalagi sampai terjerat," kata Gus Ipul dalam rilis, dikutip Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, judi online bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi dapat berdampak luas terhadap keluarga maupun kinerja pegawai.
"Judi online bukan hanya persoalan pribadi, ia bisa menghancurkan keluarga, mengganggu kinerja, menimbulkan utang," ujarnya.
Gus Ipul mengungkapkan proses penelusuran terhadap 1.900 pegawai yang terindikasi judol masih berlangsung. Namun dari pegawai yang sudah menjalani klarifikasi, lebih dari 70% mengakui pernah terlibat aktivitas judi online dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.
"Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan. Ada yang mungkin sekadar iseng. Ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos saat ini terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap seluruh data yang diterima dari PPATK.
"Itjen sedang bekerja dan untuk itu dalam keadaan seperti sekarang ini sulit kita menyembunyikan jejak kaitannya dengan judi online ini, bahkan kita tahu angka-angka rupiahnya yang digunakan untuk judi online oleh pegawai Kementerian Sosial," tegasnya.
Ancaman Sanksi hingga Pemecatan
Kemensos menargetkan proses klarifikasi selesai bulan ini. Pegawai yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Untuk kategori ringan, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara untuk pelanggaran sedang, sanksi dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.
Adapun bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat, Kemensos menyiapkan sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai PNS.
"Bapak, Ibu sekalian, ini betul-betul memprihatinkan. Sudah diberi kesempatan oleh negara, diberikan kesempatan menjadi ASN, tapi terlibat satu kegiatan yang tidak semestinya," kata Gus Ipul.
Berdasarkan data yang diterima Kemensos, pegawai yang terindikasi judi online tersebar di berbagai unit kerja. Sebanyak 124 orang berada di Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan tiga orang di Inspektorat Jenderal.
Sementara sisanya berasal dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), yang sebagian besar berada di daerah dan berstatus PPPK maupun pendamping sosial.
Gus Ipul menegaskan ASN Kemensos harus menjadi contoh dalam menjaga integritas, mengingat tugas mereka mengelola program dan anggaran yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Menyangkut integritas ASN, kita bekerja di Kementerian Sosial, kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu integritas tidak boleh hanya menjadi slogan," pungkasnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
