Demi Dorong Hilirisasi Batu Bara, PTBA Minta Dukungan Ini dari DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meminta dukungan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk bisa menjalankan program hilirisasi batu bara di Indonesia.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, pihaknya dalam merencanakan proyek hilirisasi batu bara dalam negeri memerlukan dukungan, salah satunya berupa percepatan persetujuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

"Yang pertama, percepatan persetujuan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Enim agar proyek-proyek hilirisasi ini dapat memperoleh insentif yang mendorong kelayakan investasi dan percepatan pembangunan," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya membutuhkan dukungan berupa penyusunan regulasi penurunan tarif royalti 0% untuk program hilirisasi.

"Sebagaimana telah diamanatkan dalam Perppu agar dapat memberikan insentif fiskal yang konkret bagi para pelaku usaha dalam rantai hilirisasi," tambahnya.

Arsal juga mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan berupa kepastian hukum atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama masa proyek untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku batu bara dalam jangka panjang.

"Kepastian hukum atas IUP dan RKAB selama masa proyek guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku batubara bagi investor dan mitra teknologi dalam jangka panjang," imbuhnya.

Arsal juga mengatakan, pihaknya membutuhkan relaksasi terhadap persyaratan jejak karbon untuk melakukan hilirisasi batu bara dalam negeri.

"Yang keempat, tentunya pemberian relaksasi terhadap persyaratan carbon footprint. Carbon footprint ini yang sedang berproses untuk bursa karbon, ya, mengingat tantangan proyek hilirisasi yang masih signifikan. Jadi, beban biaya manajemen karbon yang tinggi ini berpotensi menurunkan daya tarik proyek di mata investor," paparnya.

Kemudian, dia juga menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan pemberian insentif fiskal terhadap pembiayaan proyek hilirisasi batu bara di Tanah Air.

"Pemberian insentif fiskal, pembiayaan, dan bentuk dukungan lainnya untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek, terlebih PTBA merupakan perusahaan terbuka dan berkewajiban memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham," tambahnya.

Terakhir, dia menyebutkan pihaknya membutuhkan dukungan jaminan off taker atau pembeli dari produk hilirisasi batu bara di Indonesia.

"Dilakukannya kajian secara mendalam lintas pihak untuk proyek DME ini, karena kami, tentunya, sebagai coal supplier, nanti ada yang penyedia teknologi dan ada off-taker-nya, guna memastikan proyek ini memiliki struktur keekonomian yang kuat dan meminimalkan risiko fiskal jangka panjang," tandasnya.

(wia)

Next Article Waduh! Sesama Pengusaha Batu Bara Masih Ada Ketimpangan