Climate Climate Policy Initiative Mengawal Arah Transisi Hijau RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya menghadapi perubahan iklim kian menguat seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan transisi energi. Di tengah pergeseran menuju ekonomi rendah karbon, kebijakan publik dan arus investasi dituntut semakin terarah, transparan, dan berdampak.

Di titik inilah peran lembaga berbasis data seperti Climate Policy Initiative (CPI) menjadi krusial, membantu memastikan bahwa setiap pembiayaan iklim benar-benar mendorong pengurangan emisi, memperkuat ketahanan, serta menghadirkan manfaat sosial yang nyata.

Berkat upaya-nya, CNBC Indonesia memberikan ESG Award kepada Climate Policy Initiative atas peran strategis dalam mendorong penerapan ESG di Indonesia melalui analisis kebijakan berbasis data, pelacakan pembiayaan iklim, serta rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi bersih.

Acara penghargaan sudah digelar dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dengan fokus membantu pemerintah dan lembaga keuangan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, Climate Policy Initiative berkontribusi nyata dalam mewujudkan ekonomi net-zero dan ketahanan iklim nasional, sekaligus memperkuat implementasi keuangan berkelanjutan sejalan dengan regulasi OJK dan Taksonomi Hijau Indonesia.

Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Tiza Mafira mengungkapkan transisi hijau pada industri menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi tanah air. Langkah ini harus dilakukan agar lebih kompetitif dan menjaga daya tahan Indonesia terhadap potensi bencana.

"Juga menjaga daya tahan Indonesia terhadap negara bencana alam yang semakin banyak maka ketika kita ingin meraup keuntungan di masa depan, kita harus berinvestasi sekarang," ujar Tiza dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Selain itu, dibutuhkan inisiatif regulasi untuk memantau dan menganalisa semua pembiayaan serta pendanaan yang terkait dengan isu iklim. Tiza menilai sumber dana pembiayaan, instrumen, hingga penggunaannya harus diawasi agar tepat sasaran.

"Kami juga memberikan rekomendasi Kepada sektor keuangan dan pembuat kebijakan sektor keuangan, misalnya Kementerian Keuangan dan OJK. Bagaimana caranya mengakses lebih banyak pendanaan hijau untuk Indonesia," ujar dia.

Tiza menegaskan dibutuhkan transparansi terkait pendanaan hijau, dan menemukan beberapa 'mitos' serta asumsi yang harus diluruskan. Pertama, terkait anggapan Indonesia memerlukan bantuan asing untuk mengatasi krisis iklim.

"Data 10 tahun menunjukkan bahwa tidak pernah sekalipun ada satu momen dalam sejarah dimana pendanaan asing itu melebihi pendanaan domestik untuk aksi iklim. Selalu Indonesia mendanai aksi iklimnya dengan porsi yang lebih besar 60-70% itu sebenarnya pendanaan domestik," ujarnya.

Jika Amerika Serikat (AS) hingga Eropa mengatakan akan menarik diri dan melakukan realokasi budget, menurutnya Indonesia tidak perlu khawatir, karena selama ini dana dari domestik masih mendominasi.

Tiza juga mengatakan investasi energi terbarukan di Indonesia itu sudah mencapai 50%, utamanya panas bumi dan angin.

"Ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, tetapi ini menunjukkan kalau kita konsisten dan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan di Indonesia itu tidak membendung demand untuk energi terbarukan serta sektor hijau, maka investasi itu akan mengalir dengan sendirinya karena memang sudah menjadi ketertarikan investor swasta," jelasnya.

Mengenal Climate Policy Initiative (CPI)

Climate Policy Initiative (CPI) adalah organisasi nirlaba global yang berfokus pada analisis kebijakan berbasis data untuk mempercepat aksi iklim.

CPI bekerja di persimpangan riset, kebijakan publik, dan keuangan, dengan mandat utama menjembatani bukti empiris dengan keputusan nyata.

Aktivitas utamanya meliputi pelacakan pembiayaan iklim, pengembangan analisis ekonomi dan kebijakan, serta pendampingan pemerintah dan lembaga keuangan agar mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam strategi pembangunan dan investasi, khususnya untuk mendorong transisi energi bersih dan ketahanan iklim.

Pelacakan Pembiayaan Iklim Global yang Makin Kuat

Melalui program climate finance tracking, Climate Policy Initiative semakin memperkuat perannya sebagai rujukan utama dalam pemetaan arus pembiayaan iklim global.

Sepanjang 2024, analisis CPI digunakan oleh berbagai institusi internasional, mulai dari UNFCCC, OECD, hingga African Development Bank, untuk mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembiayaan di tingkat nasional maupun regional.

Dampak kerja ini juga tercermin dari tingginya jangkauan publik, dengan lebih dari 189.000 kunjungan ke laman pelacakan pembiayaan iklim, 36.000 unduhan laporan lanskap pembiayaan, serta lebih dari 320 penyebutan di media.

Tidak berhenti pada diseminasi data, CPI memastikan hasil pelacakannya diterjemahkan menjadi aksi konkret.

Di Brasil, misalnya, temuan CPI dimanfaatkan Kementerian Keuangan sebagai masukan dalam penyusunan Ecological Transition Plan sekaligus untuk menarik minat investor melalui Investment Platform.

Data yang sama juga diadopsi Kementerian Pembangunan Agraria serta bank pembangunan BNDES dalam memperbarui prioritas pembiayaan iklim, khususnya terkait vegetasi alami dan bioekonomi.

Sementara itu, di Afrika, insight CPI mendorong FSD Africa menaikkan target penghimpunan modal swasta menjadi US$100 miliar per tahun hingga 2030, menegaskan bagaimana pelacakan pembiayaan iklim tidak hanya memperkaya basis data global, tetapi juga menggerakkan strategi investasi berskala besar.

Dampak Nyata CPI di Indonesia

Di Indonesia, Climate Policy Initiative memainkan peran strategis dalam mendorong agenda transisi energi yang adil sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan.

Sepanjang 2024, salah satunya, CPI mendukung PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam penyusunan Indonesia Energy Transition Mechanism Roadmap, serta terlibat aktif dalam JETP Finance Working Group untuk memperbarui Comprehensive Investment and Policy Plan dan mengembangkan alternatif model bisnis serta struktur pembiayaan transmisi energi. Keterlibatan ini menempatkan CPI langsung di jantung perancangan arsitektur pembiayaan transisi energi nasional.

Upaya tersebut diperkuat melalui program Indonesia Sustainable Banking Hub, di mana CPI menyelenggarakan rangkaian lokakarya teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi perbankan sepanjang 2024.

Lebih dari 20 bank mengikuti kunjungan lapangan ke PLTS Cirata di Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan Sustainability-Linked Loans.

Hasilnya tidak berhenti pada peningkatan pemahaman teknis semata. Empat bank tercatat telah memulai inisiatif kolaborasi baru untuk pengembangan pembiayaan energi terbarukan. Salah satu peserta dari UOB Indonesia menilai rangkaian kegiatan tersebut membantu memperkuat kapasitas internal perbankan dalam mengoperasionalkan proyek energi terbarukan, sekaligus menyelaraskan portofolio pembiayaan dengan agenda keberlanjutan.

Selain sektor energi, CPI juga mendorong agenda just transition melalui lebih dari 15 forum transisi berkeadilan yang menghadirkan para pakar CPI sepanjang 2024. Di level internasional, CPI turut memfasilitasi diskusi lintas pemangku kepentingan mengenai pembiayaan kendaraan logistik listrik dan penguatan rantai nilai energi bersih, yang relevan bagi Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi sektor transportasi dan industri.

Dampak CPI juga terlihat pada penguatan kebijakan klasifikasi hijau. CPI Indonesia berkontribusi langsung dalam penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang diperbarui pada 2024.

Fokusnya adalah memastikan integritas pembiayaan transisi serta meningkatkan keselarasan dengan standar internasional agar lebih menarik bagi investor global. Langkah ini melengkapi kerja CPI di negara lain, termasuk Brasil dan India, dalam membangun kerangka taksonomi yang komparabel lintas negara.

Secara global, inisiatif inovasi pembiayaan iklim yang dipimpin CPI telah memobilisasi sekitar US$4,5 miliar untuk aksi iklim di negara berkembang dan pasar berkembang (emerging markets and developing economies), dengan kontribusi signifikan berasal dari program-program yang menghubungkan modal publik dan swasta.

Namun di Indonesia, dampak tersebut terasa konkret melalui pendampingan kebijakan, peningkatan kapasitas perbankan, hingga lahirnya inisiatif kolaboratif baru di sektor energi bersih.

Kombinasi antara dukungan kebijakan, penguatan institusi keuangan, dan penyelarasan standar pembiayaan inilah yang menempatkan CPI sebagai salah satu penggerak penting percepatan transisi energi dan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Sanggahan : Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(saw/saw)