2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyatakan akan mendirikan kantor kepresidenan di kota administratif Sejong paling lambat Agustus 2029. Pemerintah juga akan memindahkan sekitar 350 lembaga publik lainnya dari wilayah metropolitan Seoul, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dominasi ibu kota.
Mengutip Reuters, Kamis (3/9/2026), proses relokasi dijadwalkan dimulai pada tahun 2027. Pemerintah juga berencana merampungkan pembangunan gedung tambahan Majelis Nasional di Sejong pada tahun 2033.
"Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengatasi pemusatan penduduk, modal, bisnis, dan infrastruktur di wilayah ibu kota, di saat wilayah lain di negara menghadapi penurunan demografis," kata Perdana Menteri (PM) Han Seong-sook.
Secara rinci dikatakan bagaimana lembaga yang berskala besar atau memiliki dampak relokasi signifikan akan diprioritaskan. Pemerintah akan berupaya mengubah undang-undang yang mengatur pengembangan Sejong agar memungkinkan relokasi.
Kejaksaan dan Badan Kepolisian Nasional misalnya, akan pindah setelah gedung kantor pusat yang baru selesai dibangun. Namun, Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kesetaraan Gender akan dikecualikan dari pemindahan tersebut.
Rencana ini menandai gelombang besar kedua relokasi sektor publik setelah 43 badan pemerintah pusat pindah ke Sejong antara tahun 2012 dan 2021.
Secara terpisah, pemerintah juga menyatakan akan memangkas atau merestrukturisasi 109 lembaga publik dengan menyatukan fungsi yang tumpang tindih dan menggabungkan badan-badan yang lebih kecil. Termasuk menggabungkan lima perusahaan pembangkit listrik milik negara dan empat otoritas pelabuhan.
Sejong didirikan pada tahun 2012 untuk mengurangi kepadatan di Seoul dan telah menampung banyak kementerian pemerintah. Meskipun demikian, saat ini kantor kepresidenan tetap berbasis di ibu kota.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
