3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan impor komoditas tidak pernah diputuskan secara sepihak.
Selama ini, seluruh proses sudah berjalan terintegrasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kementerian teknis lainnya. Mekanisme ini justru membuat keputusan lebih terukur dan tidak bisa diambil secara dadakan.
Sejumlah komoditas pangan strategis masuk dalam neraca komoditas nasional yang menjadi rujukan utama sebelum pemerintah memutuskan membuka impor. Proses ini memastikan kebutuhan domestik dihitung secara akurat dan setiap kebijakan dibuat berdasarkan angka yang realistis.
"Selama ini bagaimana kita mengatur kebijakan-kebijakan terhadap komoditas ini sudah terintegrasi antara Kemendag, Pertanian, KKP, dan kementerian lain. Sebagai contoh, kebijakan ekspor-impor mengenai produk tertentu yang masuk dalam neraca komoditas seperti beras, jagung, ikan, bawang putih," kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Baleg DPR membahas penyusunan RUU komoditas strategis di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
"Ada tujuh komoditas dalam neraca komoditas, ketika kita impor, kita harus menentukan dulu di dalam neraca komoditas. Di dalam neraca komoditas ini kalau misalnya berkaitan dengan pangan, maka nanti koordinasinya di kementerian yang membidangi pangan," ujarnya.
Mekanisme perhitungan kebutuhan dan produksi menjadi kunci sebelum pemerintah memutuskan impor. Ia mencontohkan komoditas beras yang secara rutin dihitung berdasarkan kebutuhan nasional dan kemampuan produksi. Jika angkanya menunjukkan surplus, maka tidak ada alasan membuka keran impor.
"Misalnya beras, bagaimana kebijakan impor beras? Di dalam neraca komoditas akan ditentukan kebutuhan nasional berapa, kemudian produksi nasional berapa, kekurangannya, baru ditetapkan impor. Kalau kita surplus atau tidak kekurangan, maka tidak perlu impor," katanya.
Selain itu, proses impor ikan harus melalui neraca komoditas yang disusun KKP dan difinalkan di Kemenko Pangan. Kementerian Perdagangan, menurutnya, tidak bisa serta-merta mengeluarkan izin sebelum seluruh kementerian teknis memberi rekomendasi.
"Kemudian kebijakan sektoral terkait dengan pembina komoditas ada di masing-masing kementerian. Kalau misalnya mau impor ikan, ikan ini masuk neraca komoditas. Kita Kementerian Perdagangan tidak bisa tiba-tiba memberikan izin impor ikan sebelum ada ketetapan dalam neraca komoditas yang diusulkan oleh Kementerian KKP di dalam neraca komoditas di Kemenko Pangan," ujarnya.
Selain mengatur pasokan dan izin impor, Budi menjelaskan, proses negosiasi perdagangan internasional pun tidak diambil sepihak. Setiap langkah, mulai dari penentuan posisi hingga strategi perundingan, selalu dibahas bersama kementerian teknis sesuai komoditasnya. Kementerian Perdagangan memimpin negosiasi, namun substansi yang dibawa merupakan kesepakatan bersama.
"Termasuk ketika kita membuka perjanjian dagang dengan negara lain. Ketika kita membuka perjanjian dagang negara lain, pasti kita harus mengetahui posisi kita seperti apa, itu adalah hasil pembicaraan kita atau kesepakatan dengan para K/L," ujarnya.
Ia menegaskan, koordinasi lintas kementerian menjadi fondasi utama dalam menetapkan kepentingan nasional saat berunding dengan negara lain. Komoditas pertanian, perikanan, hingga industri semuanya dianalisis bersama sebelum dibawa ke meja perundingan.
"Kalau produknya pertanian, kita duduk bareng dengan pertanian, mungkin juga dengan perikanan dan perindustrian, dan sebagainya. Bagaimana posisi kita ketika kita akan melakukan negosiasi. Yang di dalam proses negosiasi memang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan, tetapi substansi yang kami bawa di dalam perundingan adalah hasil kesepakatan dengan kementerian teknis yang ada," kata Budi.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
