16 hours ago
4
Ratusan warga Burundi mengantre di kedutaan di Nairobi untuk mengurus dokumen pulang, setelah Kenya menertibkan usaha kecil yang dijalankan warga asing.
Ratusan warga Burundi memadati Kedutaan Besar Burundi di Nairobi, Kenya, pada Senin (7/9/2026) untuk mengurus dokumen perjalanan agar dapat kembali ke negara asal. Mereka membawa koper dan berbagai barang bawaan setelah Presiden Kenya William Ruto memerintahkan penertiban usaha kecil yang dijalankan warga asing. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Kerumunan yang didominasi pria muda tersebut membentuk antrean panjang di luar gedung kedutaan. Sejumlah warga mengaku terpaksa meninggalkan Kenya karena khawatir terhadap dampak kebijakan baru pemerintah. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Seorang warga negara Burundi nampak membawa kasur saat tiba di kedutaan besar. "Saya pulang bukan karena keinginan sendiri. Saya terpaksa harus pergi," kata Peter Nakumujango, 62 tahun, yang berada di antara warga yang mengantre. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Ruto sebelumnya meminta seluruh usaha skala kecil yang dijalankan pedagang asing ditutup mulai Senin, setelah bertemu dengan pedagang Kenya yang memprotes reformasi pajak. Kementerian Perdagangan Kenya menyatakan kebijakan tersebut berlaku bagi warga asing yang menjalankan usaha tanpa izin kerja. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Meski belum terlihat penertiban besar-besaran di Nairobi pada Senin, sejumlah warga Burundi mengaku mendapat ancaman dari warga sekitar sejak pernyataan Ruto. Badan pengungsi PBB mencatat sekitar 16.000 pengungsi dan pencari suaka asal Burundi berada di Kenya, dengan banyak di antaranya bekerja di sektor usaha kecil di Nairobi. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Kebijakan tersebut menuai kritik dari para penentang Ruto yang menilai pemerintah menjadikan warga asing sebagai kambing hitam atas persoalan ekonomi Kenya menjelang pemilihan umum tahun depan. Aktivis Hanifa Adan menyebut langkah tersebut sebagai upaya mencari musuh ketika pemerintah kesulitan menemukan solusi ekonomi. (REUTERS/Monicah Mwangi)
Selain pedagang kecil, Ruto pada Kamis (3/9) juga memerintahkan perusahaan asal India, Tata Chemicals, menghentikan operasinya di Kenya dengan alasan kehadirannya tidak memberikan manfaat bagi negara. Tata Chemicals menyatakan menghormati kewenangan pemerintah Kenya dan tetap berkomitmen menjalin hubungan konstruktif. (REUTERS/Monicah Mwangi)
