9 hours ago
19
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengungkap dugaan baru terkait uji coba nuklir bawah tanah yang disebut dilakukan China pada Juni 2020, atau saat berlangsungnya pandemi Covid-19. Klaim tersebut didasarkan pada data seismik yang dinilai tidak konsisten dengan gempa bumi maupun aktivitas pertambangan.
Asisten Menteri Luar Negeri AS, Christopher Yeaw, mengatakan stasiun seismik terpencil di Kazakhstan mendeteksi peristiwa seismik berkekuatan magnitudo 2,75 pada 22 Juni 2020. Sumber getaran tersebut disebut berlokasi sekitar 720 kilometer dari stasiun pemantau, tepatnya di kawasan uji coba Lop Nor, China barat.
"Saya telah melihat data tambahan sejak saat itu. Kemungkinannya sangat kecil bahwa ini bukan ledakan," kata Yeaw dalam sebuah acara di Hudson Institute, Washington, seperti dikutip AFP, Rabu (18/2/2025).
Menurutnya, karakteristik data tersebut tidak sesuai dengan ledakan pertambangan. "Itu juga sama sekali tidak konsisten dengan gempa bumi. Itu adalah apa yang Anda harapkan dari uji coba ledakan nuklir," ujarnya.
Meski demikian, Organisasi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBTO) menyatakan data yang ada belum cukup untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut merupakan uji coba nuklir. Sekretaris Eksekutif CTBTO, Robert Floyd, mengatakan stasiun PS23 di Kazakhstan hanya mencatat dua peristiwa seismik yang sangat kecil dengan selang waktu 12 detik.
"Kedua peristiwa ini jauh di bawah ambang batas deteksi yang biasanya dikaitkan dengan uji coba nuklir. Dengan data ini saja, tidak mungkin menilai penyebabnya secara meyakinkan," kata Floyd.
Pemerintah China membantah tudingan tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, menyebut tuduhan AS "sama sekali tidak berdasar" dan bermuatan politik.
"Ini adalah manipulasi politik untuk mengejar hegemoni nuklir dan menghindari tanggung jawab perlucutan senjata nuklir sendiri," ujar Liu dalam pernyataan tertulis.
Ia menambahkan China mendesak AS untuk menegaskan kembali komitmen global menentang uji coba nuklir serta mengambil langkah konkret menjaga rezim perlucutan senjata dan non-proliferasi internasional.
Isu ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran global setelah berakhirnya perjanjian pembatasan senjata nuklir strategis New START. Presiden AS saat itu, Donald Trump, sebelumnya mendesak China bergabung dengan AS dan Rusia dalam perundingan perjanjian baru pengganti New START.
China telah menandatangani namun belum meratifikasi perjanjian internasional tahun 1996 yang melarang uji coba nuklir. Uji coba nuklir resmi terakhir China tercatat dilakukan pada 1996. Sementara itu, Pentagon menyebut China kini memiliki lebih dari 600 hulu ledak nuklir operasional dan diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 1.000 hulu ledak pada 2030.
(tfa/mij)
Add
as a preferred
source on Google
